Kemenpupera: Pemukiman Layak Huni Ideal Didik SDM Berkualitas

WE Online, Jakarta - Pemukiman layak huni yang tercermin dalam target Pemerintah yaitu 0 persen kawasan permukiman kumuh di berbagai daerah di Tanah Air, dinilai bakal menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

"Permukiman yang layak huni dan sehat menjadi tempat ideal untuk mendidik sumber daya manusia yang berkualitas," kata Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Andreas Suhono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Untuk itu, ujar Andreas Suhono, pembangunan pemukiman yang bebas kawasan kumuh dinilai juga mengungkapkan adanya dampak panjang dengan terwujudnya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Dengan hasil tersebut, ia juga mengemukakan bahwa pembangunan infrastruktur pemukiman tersebut juga dimungkinkan untuk mencari potensi pembiayaan non-APBN seperti dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Namun, menurut dia, pemanfaatan PHLN juga harus diarahkan dengan selektif dan fokus, serta bersifat masif dan membutuhkan pembiayaan besar, mendapat respon pemda berupa komitmen dan kesiapan, serta kegiatan yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Ditjen Cipta Karya menetapkan tiga prioritas program PHLN yang dapat diusulkan, yaitu pertama, sistem infrastruktur permukiman yang bersifat kolaboratif dan komprehensif, terintegrasi dengan sistem kota, serta menjamin keamanan bermukim.

Kedua, fasilitas Pemda dengan tanggung jawab dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program, sedangkan pemerintah pusat berperan sebagai pendampingan. Ketiga, pemberdayaan masyarakat sebagai kunci keberhasilan program melalui proses partisipatif dari perencanaan sampai pengawasan.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat fokus dalam meningkatkan kualitas kehidupan di kawasan perkotaan sebagai upaya guna menangani pemukiman kumuh yang terdapat di berbagai daerah perkotaan di Tanah Air.

"Penanganan permukiman kumuh menuju kota tanpa permukiman kumuh tahun 2019 difokuskan pada upaya peningkatan kualitas di kawasan perkotaan," kata Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Kemenpupera Rina Farida.

Menurut dia, hal tersebut perlu dilakukan dengan tetap mempertimbangkan perlunya upaya pencegahan dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh.

Sebagaimana diberitakan, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kemenpupera menggalakkan pembangunan sanitasi di wilayah kumuh sebagai upaya mencapai 100 persen akses sanitasi pada akhir tahun 2019. "Wilayah kumuh haruslah legal dan sanitasinya perlu ada," kata Dirjen Cipta Karya Andreas Suhono.

Untuk itu, ujar Andreas, juga diperlukan adanya kegiatan edukasi sehingga tercipta permukiman yang layak serta memiliki sarana air bersih yang layak untuk diminum. Target Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional periode 2015-2019 mengamanatkan program 100-0-100, yaitu 100 persen akses air minum, 0 persen bebas kumuh, dan 100 persen akses sanitasi pada akhir tahun 2019. (Ant)