WE Online, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan kebijakan pemerintah untuk menjadikan wilayah Merauke, Papua Barat, sebagai lumbung padi nasional tidak akan menggangu masyarakat dan kegiatan-kegiatan adat.
"Tidak akan mengganggu masyarakat dan adat sebab sudah ada perhitungan serta pembagian kawasan hutan dan pertanian. Selain itu masyarakat setempat juga akan dilibatkan," ujar Tedjo di sela diskusi bertema Suara untuk Papua di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (29/7/2015).
Menurut Tedjo, kebijakan pemerintah tersebut justru akan memberdayakan masyarakat setempat, dengan cara melibatkan warga dalam kegiatan pertanian itu.
"Masyarakat nanti yang menanam dan nanti hasilnya pasti akan diambil oleh pemerintah," katanya.
Kepala Staf Angkatan Laut periode 2008-2009 ini meyakini program lumbung padi nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tersebut akan membawa kesejahteraan untuk warga.
"Saat ini baru diajukan 1,2 juta hektare dan nantinya ditargetkan 4,6 juta hektare sawah. Semuanya akan dilakukan bertahap dan jika program ini berjalan dengan baik saya yakin bisa membawa kesejahteraan untuk warga di sana," tuturnya.
Di samping itu, beras yang dihasilkan juga dapat membantu produksi beras nasional dan tidak menutup kemungkinan Indonesia dapat mengekspor beras.
Sebelumnya, pada Mei 2015, pemerintah menyatakan siap mendorong Provinsi Papua Barat sebagai lumbung padi nasional dengan mengelola lahan seluas 4,6 juta hektare.
"Sudah saya putuskan bahwa Merauke, mulai tahun ini (2015) dicanangkan menjadi lumbung padi nasional," kata Presiden Joko Widodo saat itu.
Menurut Presiden, keputusan Pemerintah menjadikan Merauke menjadi lumbung padi nasional merupakan program yang maha besar untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
