Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ekonomi Melambat, Pemerintah Butuh Tim Ekonomi Petarung

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang diraih oleh pemerintah sebesar 4,7% pada kuartal pertama tahun 2015 adalah revisi dari proyeksi sebelumnya sebesar 5,2 persen, ini merupakan pertumbuhan ekonomi paling lambat jika dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya sejak 2009 beber ketua komisi VI DPR RI Ir. H. Achmad Hafiz Tohir dalam keterangannyai.

"Turunnya jumlah investasi yang masuk baik dari penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri, serta melemahnya daya beli masyarakat terutama di sektor konsumsi mengakibatkan turunnya pertumbuhan PDB Indonesia," tutur Hafiz

Lebih lanjut pria penggemar olah raga otomotif ini menilai melambatnya pertumbuhan ekonomi berimbas pada turunnya ketersediaan lapangan kerja baru untuk usia produktif dan tingkat pengangguran pun meningkat karena banyak pekerja yang dirumahkan akibat pengurangan produksi perusahaan.

Efek berantai berikutnya menurut anggota Fraksi PAN yang saat berita ini diturunkan sedang dalam kunjungan keluar negeri adalah pertumbuhan kredit melambat, tingkat inflasi terus naik dalam beberapa bulan terakhir khususnya bulan Mei-Juni yang berada di level 7 persen serta berpotensi terus bergerak ke posisi psikologis sebesar 10 persen karena harga pangan semakin mahal dan terus merangkak naik.

Untuk mengatasi keadaan ini tegas hafiz, tim ekonomi pemerintah harus bergerak cepat dengan memaxsimalkan seluruh potensi belanja APBN yang dua ribu triliun lebih ini untuk mendorong kembali pertumbuhan ekonomi yang mengalami perlambatan di kuartal pertama tahun ini dengan mempercepat proses program pembangunan infrastruktur yang telah di ground breaking seperti pembangunan jalan tol, pelabuhan, rel kereta ganda dan bandara baru serta melibatkan penuh
BUMN dan mengajak pelaku usaha swasta dalam negeri untuk terlibat dalam investasi pendanaan maupun proses pengerjaannya.

Sisi lainnya ungkap ketua komisi BUMN yang juga pengusaha nasional ini, soal resuffle kabinet adalah prerogatif presiden namun sebaiknya presiden memperhatikan figur figur yang mengelola perekonomian nasional adalah figur yang kuat, petarung dan dipercaya pasar sehingga diharapkan timbul trust terhadap ekonomi Indonesia. Tidak seperti saat ini yang sedikit sedikit ngutang keluar negeri.

Hal ini membuat Rupiah akan semakin tertekan. Mazhab bahwa hutang luar negeri sebagai jalan untuk memacu pertumbuhan ekonomi baru yang di imani dan di anut oleh pemerintah perlu di dikritisi tukas Hafiz. Untuk di ketahui selama delapan bulan pertama berkuasa, pemerintah telah meminjam dana dari World Bank senilai US$ 12 miliar atau setara Rp 143 triliun dan dari Tiongkok Rp 650 triliun, pemerintah juga meminta pinjaman IDB sebesar Rp 66 triliun. Terakhir Pemerintah menjual Surat Utang Negara (SUN) dalam valuta asing berdenominasi euro seri RIEURO725 senilai 1,25 miliar euro dengan tenor 10 tahun pada Kamis (23/7).

Baca Juga: Pujian untuk Ambisi Berkelanjutan, Warta Ekonomi Gelar Indonesia Most Visionary Companies Awards 2024

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Achmad Fauzi
Editor: Achmad Fauzi

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: