Menteri Yohana: CSR di Indonesia Belum Dikelola Maksimal

WE Online, Jakarta - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise mengatakan potensi dana dari tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) mencapai Rp12 triliun per tahun.

"CSR sebesar itu belum dikelola secara maksimal, sehingga ke depan harus dioptimalkan untuk memberdayakan masyarakat dan mengembangkan perekonomian warga setempat," katanya saat membuka Gelar Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Budaya (GPMB) Expo dan Award 2015 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (30/7/2015).

Potensi sebesar itu diperhitungkan melalui perolehan sekitar 700 perusahaan, baik perusahaan berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun jenis perusahaan swasta.

Terkait dengan dilaksanakannya GPMB di JJC sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut, kegiatannya memiliki banyak tujuan, di antaranya untuk mewujudkan sarana informasi dan sosialisasi penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi, dan sinkronisasi yang dikemas dalam visualisasi pameran dalam mendukung Gerakan Desa.

Tujuan lainnya adalah untuk membuka ruang interaksi antar-Kementerian dan lembaga terkait, termasuk dengan pemangku kepentingan lain seperti pemerintah daerah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Dari kegiatan ini juga akan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat dari berbagai daerah, karena masing-masing daerah menampilkan produk unggulan sehingga produk tersebut dapat dikenal secara luas.

Dalam kesempatan itu Yohana juga mengatakan berdasarkan UU Nomor 6 tahun 2014, semua desa di Indonesia kini memiliki keleluasaan dalam memajukan desa masing-masing karena mendapat alokasi dari APBN untuk membangun desa sesuai dengan kearifan desa.

"Saat ini di Indonesia terdapat 74.093 desa. Semua desa tersebut sekarang sudah menerima ratusan juta dari APBN dan secara bertahap akan menerima sebesar Rp1 miliar per tahun, bahkan ada beberapa desa yang memungkinan menerima Rp5 miliar per tahun seperti di Kabupaten Bandung, Jabar dan Kabupaten Bengkalis, Riau," katanya.

Melalui APBN 2015, sebanyak 74.093 desa tersebut menerima anggaran senilai Rp20,766 triliun. Apabila dibagi rata, maka setiap desa menerima 247 juta, namun pembagiannya tidak dilakukan merata karena menyesuaikan dengan luas desa, jumlah penduduk, kawasan perbatasan, hingga letak geografis yang terpencil.

GPMB Expo dan Award 2015 di JCC terdapat 150 gerai yang teerdiri dari 11 kementerian, 16 provinsi termasuk dari Provinsi Kalimantan Timur, tujuh BUMN, tujuh perushaan swasta, sembilan lembaga swadaya masyarakat, dan 100 pelaku UKM. (Ant)