Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Soal Calon Tunggal, Risma: Maaf Tak Ada Komentar

Warta Ekonomi -

WE Online, Surabaya - Bakal Calon Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini enggan mengomentari calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setempat yang akan diselenggarakan serentak pada 9 Desember 2015.

"Saya nggak komentar itu. Maaf, nggak ada komentar, " ujarnya singkat sambil memasuki mobilnya saat dikonfirmasi terkait hanya dirinya pendaftar bakal pasangan calon kepala daerah periode 2015-2020 di Surabaya, Kamis (30/7/2015).

Pintu mobil dinas Innova miliknya langsung ditutup dan kaca mobil yang biasanya dibiarkan saat meninggalkan lokasi juga tak dibukanya.

Nama Tri Rismaharini yang berpasangan dengan Whisnu Sakti Buana tercatat sebagai petahana menjadi satu-satunya pasangan yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Surabaya hingga batas pendaftaran terakhir diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sesuai peraturan berlaku, setiap daerah yang hanya terdapat satu pasangan mendaftar maka akan diperpanjang tiga hari, tepatnya 1-3 Agustus 2015 dengan terlebih dahulu menggelar sosialisasi perpanjangan masa pendaftaran pada 29-31 Agustus. Jika sampai batas waktu ditentukan tetap tak ada pendaftar maka sesuai peraturan Pilkada akan ditunda sampai 2017.

Selain Surabaya, di 19 daerah yang akan menggelar Pilkada serentak di Jawa Timur, juga ada dua daerah lain mengalami nasib sama, yakni Kabupaten Blitar dan Kabupaten Pacitan. Terpisah, DPC PDIP Kota Surabaya memprediksi ada tiga pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di Pilkada Surabaya mendatang.

"Hasil komunikasi informal yang telah dilakukan memberi sinyal bahwa akan ada pasangan penantang Risma-Whisnu, dan secara mengejutkan bahkan mungkin bisa ada tiga pasang dari dua koalisi besar," kata Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya Didik Prasetiyono.

PDIP, lanjut dia, melihat seluruh proses ini sebagai sarana memberikan pendidikan politik ke rakyat, bahwa bagaimana politik bisa berlangsung secara demokratis.

"Ini karena para elit politik telah mampu menemukan frekuensi yang sama dalam melakukan komunikasi baik di tingkat kota, provinsi maupun Nasional," katanya. (Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: