Menpan Instruksikan Polda Jabar Usut Tuntas Penipuan CPNS

WE Online, Bogor - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi telah menginstruksikan Kapolda Jawa Barat untuk mengusut tuntas kasus penipuan CPNS yang dialami ribuan tenaga honorer kategori dua di sejumlah daerah di wilayah tersebut.

"Saya sudah menghubungi Kapolda Jawa Barat untuk menginstruksikan seluruh jajaran Polsek mengusut tuntas para operator lapangan yang mengkoordinir calon korban, dan ungkap siapa otak pelaku di belakangnya, prioritas utama para pelaku koordinator harus mengembalikan uang yang ditipunya," kata Menteri saat temui dalam kunjungannya di Kebun Raya Bogor, Kamis (30/7/2015).

Menteri mengatakan, kasus yang terjadi di wilayah Jawa Barat adalah tindak pidana kejahatan penipuan, yang telah merugikan dan melukai hati masyarakat yang telah ditipunya. Banyak korbannya yang mengalami kerugian puluhan bahkan sampai ratusan juta.

"Coba bayangkan korbannya ada 2.000 orang, misalnya satu orang menyerahkan 50 juta, dikali seribu saja. Bisa Rp50 miliar penipu itu mendapatkan uang," kata menteri.

Ia menegaskan, bahwa Kemenpan-RB yang bertangung jawab dalam pengadaan CPNS telah memoratorium pegawai, dan belum ada mengangkat satupun orang pegawai di tahun 2015 ini.

"Kita sudah memorarotorium tahun ini tidak ada pengangkatan pegawai, kecuali untuk guru, kesehatan dan penegakan hukum. Tapi ini dilakukan secara selektif, hanya penjabat pembina pegawai setingkat Gubernur, Wali Kota, Bupati yang boleh mengajukan pengangkatan, dan ada disposisi dari Menpan-RB," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Menteri, jika ada yang mengiming-imingi ada penerimaan CPNS dan pengangkatan, hal tersebut merupakan kebohongan besar. Karena tidak ada rekruitmen pegawai tahun ini, apalagi ada syarat pembayaran.

"Ini adalah bentuk penyimpangan, masyarakat jangan tertipu," katanya.

Menteri juga menegaskan, bagi oknum atau pegawai yang terlibat dalam kasus penipuan CPNS tersebut akan diberhentikan secara tidak hormat jika terbukti melakukan penipuan.

Untuk antisipasi ke depan, lanjut Menteri, perlu dilakukan sosialisasi yang masif oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan juga unsur kepolisian terkait informasi penerimaan CPNS, mengingat tidak semua masyarakat mengakses media informasi, sehingga mudah menjadi korban penipuan.

"Apalagi masyarakat kita terlalu berorientasi menjadi CPNS, semangat untuk menjadi wirausahawan masih rendah. Dan lapangan pekerjaan untuk sektor usaha lain juga kecil. Ini harus terus disosialisasikan," kata Menpan. (Ant)