Faisal Basri Nilai Penetapan Harga BBM Tidak Transparan

Warta Ekonomi -

WE Online Jakarta - Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri menilai penetapan harga keekonomian harga bahan bakar minyak (BBM) belum transparan dan diragukan keakuratannya. Dimana menurutnya hitungan pemerintah dan pertamina berbeda.

"Apakah harga asli yang diklaim Direktur Pertamina adalah harga keekonomian sebagaimana diklaim Dirjen Migas? Entahlah. Setiap pihak dengan mudahnya mengklaim harga keekonomian yang berbeda-beda," kata Faisal seperti dikutip dalam blog pribadinya, Kamis (30/7/2015).

Faisal mencatat belum lama ini, Dirjen Migas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan harga bensin premium bulan Agustus harusnya Rp 8.600 per liter.

Namun sebelumnya, Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bambang menyebutkan harga keekonomian BBM jenis pertalite dengan tingkat oktan lebih tinggi hanya berbeda Rp.100 dengan premium.

Ia menjelaskan selama ini pemerintah menghitung harga keekonomian BBM dari  harga pokok (HP) +PPN (10%) + PBBKB (5%)=  (HP RON 88 = 0.9842 * MOPS Mogas 92 + Alpha) "Ada tiga masalah mendasar dengan rumus ini," tegas Faisal.

Kesalahan pertama, koefisien 0,9842 diperoleh dari data dan asumsi masa lalu yang sudah tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

Kedua, MOPS Mogas 92 adalah harga pasar, bukan harga perolehan sebenarnya. Pertamina mengklaim telah banyak menghemat pengadaan minyak dan BBM setalah tidak lagi ditangani PES, anak perusahaan Petral yang beroperasi di Singapura. Penghematan lebih 1 dollar AS sepatutnya dialirkan ke publik.

"Jadi, yang seharusnya jadi acuan adalah harga transaksi oleh Pertamina, bukan harga MOPS," jelasnya.

Ketiga, komponen Alpha selalu berubah setiap pemerintah menentukan harga baru untuk BBM bersubsidi. "Jadi, harga "keekonomian" versi pemerintah tidak didasarkan pada formula yang stabil. Setiap perubahan tidak dilandasi oleh hujah yang kuat," ungkapnya.

Faisal meminta pemerintah konsisten dalam menerapkan kebijakan penetapan harga BBM. Terus berubahnya penetapan harga BBM yang dilakukan Kementrian ESDM menimbulkan kesan pemerintah gemar coba-coba kebijakan.

"Baru-baru ini pemerintah kembali coba-coba. Evaluasi harga BBM bersubsidi untuk kesekian kali diubah, dari setiap bulan menjadi setiap dua mingu, lalu balik lagi setiap bulan, kemudian setiap tiga bulan. Dan terakhir bakal dievaluasi setiap enam bulan," katanya.

Menurutnya  pemerintah membuat sulit diri sendiri dengan membuat kebijakan yang semakin tidak luwes, dan menutup kemungkinan memanfaatkan momentum perubahan.

"Toh bisa saja melakukan evaluasi bulanan dengan menetapkan tidak ada perubahan harga sama sekali. Kalau perekonomian sedang tertekan dan harga-harga kebutuhan pokok sedang melonjak, bukankah penurunan harga BBM jika harga minyak sedang anjlok bisa menjadi darah segar buat perekonomian untuk menjaga kestabilan," tambahnya.