Legislator: Pemerintah Harus Adil dalam Sistem Anggaran

WE Online, Ambon - Anggota Komisi III DPR RI Faizal Bakri menyatakan seluruh wilayah di Indonesia tidak akan pernah mengalami kemajuan bila pemerintah tetap menggunakan pengalokasian anggaran pembangunan berdasarkan pendekatan jumlah penduduk.

"Pemerintah sudah saatnya menerapkan sistem keadilan dalam sistem penganggaran kita dan persentasenya tidak perlu 50:50 tetapi bisa 70:30 atau 60:40," katanya, di Ambon, Jumat (31/7/2015).

Kalau pendekatannya hanya terfokus pada jumlah penduduk maka daerah berpenduduk sedikit tidak akan pernah bisa maju. Menurut Faisal, ketika Alex Litaay masih jadi anggota DPR, ada gerakan luar biasa mengumpulkan anggota-anggota DPR dari wilayah timur guna menyikapi kebijakan penetapan anggaran pembangunan.

"Bila alokasi dana dalam APBN untuk wilayah timur dinilai tidak sebanding maka mereka membuat semacam output untuk tidak menyetujui APBN, itu yang namanya politik," ujar politisi Partai Nasdem asal daerah pemilihan Sulawesi Selatan ini.

Maluku dan Maluku Utara misalnya, kata dia, harus mendapatkan perhatian karena saatnya sekarang negara ini berpaling ke timur dan kunjungan DPR ke daerah ini akan menyerap berbagai aspirasi untuk disampaikan ke pemerintah.

"Siapa pun presidennya, sudah harus memperhatikan kawasn timur Indonesia agar pembangunan daerahnya bisa mengalami kemajuan pesat," katanya.

Pemerintah tidak bisa berasumsi kalau penduduk Indonesia terbanyak di kawasan barat sehingga mendapatkan porsi anggaran pembangunan yang lebih dominan. Orang akan berbondong-bondong ke Jakarta atau kota-kota besar lainnya karena berbagai kemajuan, tetapi kalau membangun kota-kota di wilayah timur dan membuka peluang usaha tentunya akan membuat masyarakat akan betah.

Rombongan komisi III DPR-RI dipimpin Trimedia Panjaitan melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Maluku menemui Kapolda, BNN, Kejaksaan Tinggi Ambon, Kanwil Kemenkum HAM serta mengunjungi lapas dan rutan Ambon. (Ant)