Komisi IV Minta Pemerintah Tegas Tindak Perusahaan Nakal yang Bakar Lahan

WE Online, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron meminta pemerintah tegas menindak perusahaan nakal yang dengan sengaja membakar lahan. Hal itu dikatakan politisi Partai Demokrat tersebut menanggapi munculnya kasus kebakaran hutan yang terjadi di Riau.

Menurutnya, Indonesia telah menyerahkan ratifikasi ASEAN Agreement on Transbounary Haze Pollution (Peresetujuan ASEAN Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas / AATHP) ke Sekretariat ASEAN di Jakarta pada 20 Januari 2015 lalu.

"Artinya jika kabut asap terjadi lagi ke negara tetangga maka kita bisa kena denda. Ini tentunya perlu disikapi serius terutama oleh Pemerintah. Karena selain merugikan negara lain juga mengganggu kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan yang luar biasa," kata Herman dalam pesan tertulisnya seperti diterima Warta Ekonomi, Jumat (31/7/2015).

Dia menambahkan saat ini ratusan titik api yang terjadi di Jambi, Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan sebagian Kalimantan sudah muncul, untuk itu dia mengingatkan kesiapan masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan datangnya potensi bencana kebakaran hutan dan lahan karena saat ini telah memasuki musim kemarau.

"Saya meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai leading sector yang menangani hal ini harus bertindak cepat dan antisipatif, kami di Komisi IV mendukung, baik melalui support anggaran APBN maupun perundang-undangan terkait kebakaran hutan dan lahan," ungkapnya. 

"Kalau perlu perusahaan perkebunan di cabut izinya kalau terbukti dengan sengaja membakar lahan," pungkasnya.