Kiara Sesalkan Petambak Garam Dikalahkan Impor

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim menyatakan merupakan hal yang ironis dan menyedihkan bila jerih payah petambak garam dalam negeri di berbagai daerah dikalahkan oleh pihak yang mengimpor garam.

"Petambak garam dikalahkan dengan impor," kata Sekjen Kiara Abdul Halim di Jakarta, Minggu (2/8/2015).

Menurut Abdul Halim, saat ini nyaris tidak ada dukungan pengolahan garam mulai dari tingkat komunitas, permodalan, hingga akses pemasaran untuk menjual komoditas garam yang telah dihasilkan tersebut. Sekjen Kiara mengaku heran sektor petambak garam seakan-akan hampir tidak diurus dengan sungguh-sunggu padalah telah ada dukungan anggaran dari lintas kementerian di Kabinet Kerja.

Sebagaimana diberitakan, Menteri Perindustrian Saleh Husin meminta para bupati di Nusa Tenggara Timur untuk proaktif memediasi penyelesaian masalah lahan untuk pengembangan tambak garam industri yang belum memiliki kepastian hukum.

"Kita minta para bupati agar tidak tinggal diam dalam menyelesaikan persoalah lahan yang bakal digunakan untuk pengembangan garam yang menggunakan sistem pugar dan geomembaran," ucapnya kepada wartawan di Kupang, Senin (13/7/2015).

Menteri Saleh mengaku telah mendapat gambaran riil dari Gubernur Frans Lebu Raya tentang potensi lahan di NTT yang bakal digunakan untuk pengembangan garam industri seluas sekitar 10.492 hektare.

Sebelumnya, industri makanan dan minuman menghadapi kendala jaminan pasokan bahan baku garam dan gula rafinasi, kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Adhi Lukman.

"Padahal keduanya (garam dan gula rafinasi) merupakan bagian dari bahan baku utama bagi industri makanan dan minuman," kata Adhi Lukman dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (3/7/2015).

Menurut Adhi, jika pasokan bahan baku sudah tidak terjamin lagi maka dinilai bakal sulit bagi industri untuk menjalankan usahanya secara efisien dan kompetitif. Sehingga pada akhirnya, ujar dia, bukan hanya produsen yang dirugikan tetapi juga pihak konsumen dan tingkat perekonomian Indonesia secara keseluruhan. "Tentunya hal ini juga membuat produk Indonesia menjadi tidak kompetitif," tukasnya. (Ant)