Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

'Pemerintah Lalu Tidak Peduli pada Pajak'

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menilai terdapat kejanggalan dengan rasio penerimaan pajak apabila dilihat dari tax ratio terhadap PDB selama beberapa tahun terakhir.

"Tahun 2012 ke 2014 tax ratio turun dari 12 persen ke 11 persen. Ini aneh karena GDP naik lima persen. Seharusnya pertumbuhan pajak di atas pertumbuhan ekonomi. Yang salah tax administration dan tax collection," jelasnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menkeu Bambang menegaskan pemerintahan saat ini akan fokus menyelesaikan masalah pajak. Apalagi, ia mengatakan masalah pajak pada pemerintahan saat ini menumpuk karena pemerintahan sebelumnya tidak terlalu peduli pada sektor pajak.

"Tahun ini kita harus bereskan masalah pajak. Harus ada tax reform. Pemerintahan masa lalu tidak terlalu care terhadap pajak," tegasnya.

Ia menjelaskan perkiraan shortfall penerimaan pajak pada 2015 bisa mencapai Rp 120 triliun yang antara lain disebabkan oleh rendahnya harga komoditas global dan perlemahan rupiah.

"Kita sampaikan ada potensi Rp 120 triliun dan defisit akan melebar," katanya.

Sebelumnya, Menkeu Bambang mengatakan penerimaan perpajakan hingga semester I-2015 sudah mencapai Rp 555,2 triliun atau 37,3% dari target dalam APBN. Angka tersebut dibandingkan semester I-2014 secara nominal perpajakan sudah lebih tinggi realisasinya.

"Penerimaan perpajakan sudah lebih tinggi daripada realisasi semester I tahun lalu. Kalau dari persentase memang lebih kecil dari tahun lalu karena targetnya (tahun ini) lebih besar," kata Bambang.

Sementara itu, PNBP telah mencapai Rp 142 triliun atau 52,8%. Nilai ini lebih rendah jika dibanding dengan tahun lalu karena ikut terkena faktor penurunan harga minyak. "Namun, secara persentase lebih tinggi karena target tahun ini lebih kecil dari tahun lalu," tambahnya.

Untuk belanja negara, pada semester I telah mencapai Rp 773,9 triliun atau 39% dari pagu total belanja. "Belanja K/L mencapai Rp 208,5 triliun atau 26,2% dari pagu. Sementara belanja non K/L sudah mencapai Rp 227,6 triliun atau 43,4%," kata Bambang.

Dia menuturkan transfer daerah tercatat mencapai 50,8% atau Rp 337,7 triliun. "Transfer daerah lebih bagus dari tahun lalu kira-kira hampir Rp 40 triliun karena kita memberikan dana bagi hasil sumber daya alam lebih cepat dari biasanya," ungkapnya.

Dengan kondisi tersebut, sampai 30 Juni 2015 defisit telah mencapai Rp 76,4 triliun atau 0,66% dari PDB. Untuk pembiayaan, pemerintah telah mencatatkan Rp 194 triliun yang berasal dari dalam negeri sebesar Rp 215,6 triliun dan luar negeri sebesar Rp 21,6 triliun.

"Sehingga pada posisi 30 Juni masih ada cash atau silpa sebesar Rp 117,6 triliun atau cash yang siap untuk dibelanjakan," jelasnya.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Cahyo Prayogo
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: