Menteri Susi: Saya Harap Nelayan Indonesia Gembira

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengharapkan nelayan Indonesia di berbagai daerah di Tanah Air dapat lebih merasakan kegembiraan pada perayaan 70 tahun Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI.

"Saya berharap nelayan Indonesia gembira," kata Susi Pudjiastuti di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (5/8/2015).

Menteri Susi juga mengutarakan harapannya agar sumber daya ikan dapat kembali melimpah di perairan Indonesia. Selain itu, ujar dia, pihak KKP yang dibawah pimpinannya juga diharapkan dapat bekerja dengan lebih giat dalam mewujudkan beragam harapan tersebut, sesuai dengan slogan "kerja, kerja, kerja" yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Susi juga menginginkan agar nilai ekspor komoditas sektor kelautan dan perikanan juga dapat meningkat, terutama karena nilai tukar dolar Amerika Serikat sedang menguat terhadap mata uang rupiah.

Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan nasib nelayan tradisional selama 70 tahun usia Republik Indonesia tidak banyak beranjak, terutama tingkat kesejahteraannya, untuk itu dibutuhkan perhatian yang benar-benar dari pemerintah.

"(Nasib nelayan) tidak banyak beranjak, lebih parah lagi perumahan, akses air bersih dan sanitasi juga tidak berubah," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim di Jakarta, Minggu (2/8/2015).

Menurut Abdul Halim, tantangan yang dihadapi nelayan di sektor kelautan dan perikanan nisbi masih sama dengan yang terjadi selama 70 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Di sektor kenelayanan, ujar dia, permasalahan yang ada masih seputar perlindungan wilayah tangkap, perlindungan jiwa nelayan, permodalan, dukungan pengolahan ikan melalui pembuatan "cold storage" dan akses pemasaran.

Sedangkan di sektor pembudidaya, lanjutnya, tingginya impor pakan membebani pembudidaya skala kecil dalam negeri, permodalan, serta akses pasar. Sementara di sektor pelestarian ekosistem pesisir, ia meniai negara justru aktif menghilangkannya dengan pembangunan reklamasi pantai, tambang pasir besi dan pasir laut.

Di sektor perempuan nelayan, menurut dia, sampai hari ini belum ada pengakuan terhadap kontribusi perempuan nelayan. "RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan mesti mengakomodasi kepentingan perempuan nelayan," ucapnya. (Ant)