Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jokowi Panggil Gubernur BI, Ada Apa?

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Presiden Joko Widodo Kamis siang memanggil Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo untuk mengetahui perkembangan kondisi ekonomi nasional yang saat ini dihadapkan oleh berbagai masalah.

"Saya dengan menteri keuangan itu minta untuk menyampaikan perkembangan daripada kondisi ekonomi moneter dan kita memberikan update dari sisi moneter, fiskal, dan beliau bapak presidan menjadi lebih up to date lah tentang hal ini. karena kondiis yang berkembang terakhir lebih banyak kekhawatiran Amerika menaikkan tingkat bunga, dan juga Tiongkok melakukan devaluasi Yuan dan terjadi penurunan tingkat bunga di Tiongkok dan ini semua disertai dengan pertumbuhan eoknomi dunia yang melambat. jadi itu berdampak terhadap Indonesia juga. Jadi kami lebih banyak melaporkan perkembangan ekonomi secara umum dan moneter secara umum," kata Agus Martowardojo usai diterima Presiden di Kompleks Istana Presiden Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Ia mengatakan, menghadapi kondisi itu maka Bank Indonesia mengambil sejumlah langkah. "Secara respons kami juga menjelaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusta dengan BI berjalan terus dan kita diantara FKSSK melakukan koordinasi. Kita juga menjelaskan bahwa koordinasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lain itu telah dilakukan sinergi yang baik, sehingga kebijakan kita meresponnya juga akan secara tepat waktu dan terukur," katanya.

Ia menambahkan,"contohnya dari BI, BI akan melakukan terus menerbitkan kebijakan moneter yang hati-hati dan konsisten untuk membawa inflasi menuju sasaran. Sasarannya adalah 4 plus minus 1 dan juga mengarah pada transaksi berjalan yang defisitnya lebih rendah." Gubernur Bank Sentral mengatakan BI juga akan terus menerbitkan kebijakan makro prudensial itu adalah untuk meyakini bahwa walaupun makro ekonomi dijaga supaya tetap stabil, tetapi pertumbuhan kredit harus bisa berjalan supaya pembiayaan bagi ekonomi Indonesia bisa efisien.

"Tetapi juga dijelaskan tentang implementasi bagaimana kebijakan untuk mengelola utang luar negeri dunia usaha supaya bisa dilakukan dengna hati-hati sehingga tidak ada risiko nilai tukar, likuiditas yang bisa menjadi ancaman bagi perusahaan," katanya.

"BI juga menerbitkan kebijakan untuk penggunaan transaksi rupiah di dalam negeri. Kami juga jelaskan kebijakan BI untuk senantiasa menjaga stabilitas di pasar valuta asing untuk volatilitasnya agar dalam batas yang sehat dengan tetap memperhatikan kecukupan cadangan devisa," papar Agus.

Ditambahkannya,"yang berikutnya adalah kami menyampaikan apresiasi karena kerjasama antara lembaga-lembaga negara dengan pemerintah dan BI berjalan dengan baik dan itu kami jelaskan hasil daripada FKSSK yang press release nya telah saudara terima apa-apa saja yang akan dilakukan secara bersinergi." Agus Martowardojo mengharapkan periode ini akan bisa dilewati dan secara fundamental ekonomi Indonesia ada perbaikan.

"Fundamental itu terutama yang kita soroti adalah inflasi tadinya 8 persen mengarah ke 4-5 persen, kemudian transaksi berjalan yang tadinya defisit 4,2 persen, GDP sekarang ada di kisaran 2 persen GDP. Kita juga lihat neraca perdagangan tahun lalu defisit sekarang sudah bisa surplus," katanya.

Agus mengatakan ke depan masih ada tantangan yang harus dihadapi. "Jadi kita bicarakan perkembangan. Tetapi memang tantangannya ekonomi dunia masih tidak pasti. Kita juga membahas tahun 2016, konsensus forecast meyakini ekonomi dunia 2016 akan lebih baik ada di kisaran 3,8 persen pertumbuhan dan itu tinggi dibandingkan 2015, sebesar 3,3 persen.

Gubernur BI menambahkan,"kita terus bersinergi di level teknis, tetapi nanti biasanya sebulan sekali kita akan ada pembahasan koordinasi antar lembaga. BI dan pemerintah bersepakat bahwa tantangan ini ada, tetapi tantangan ini akan bisa kita lewati apabila lembaga-lembaga negara, pemerintah , BI, OJK dan lembaga terkait bisa mengeluarkan kebijakan yang konsisten dan kredibel. Kemudian kebijakan-kebijakan itu adalah hasil koordinasi pemerintah, BI dan sektor riil dan yang penting kebijakan itu adalah kebijakan yang tepat waktu dan terukur, itu yang diyakini akan kita lakukan dengan lebih baik," katanya. (Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Achmad Fauzi

Advertisement

Bagikan Artikel: