Pemerintah Harus Waspadai Pelemahan Rupiah Berdampak PHK

WE Online, Serang - Pemerintah diminta mewaspadai dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, karena bisa berlanjut di atas Rp14.000 per dolar dan berimbas ancaman Pemutusan Hubungan kerja di perusahaan-perusahaan.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Dahnil Anzar di Serang, Kamis (27/8/2015) mengatakan, otoritas fiskal khususnya yakni pemerintah tidak bisa "anggap enteng" dengan konstelasi rupiah saat ini, karena akan berimbas pada ancaman PHK, mengingat pabrik-pabrik tidak mampu lagi berproduksi. Sebab hampir lebih 75 persen bahan baku industri domestik Indonesia tergantung dengan impor.

"Pelemahan rupiah menyebabkan pukulan luar biasa bagi industri dalam negeri. Bahkan untuk mendorong ekspor pun sulit, padahal pelemahan rupiah bisa menjadi kesempatan baik untuk ekspansi eksport,"kata Dahnil.

Akan tetapi, kata Dahnil, mendorong untuk ekspor juga sulit mengingat produk-produk ekspor juga tergantung bahan baku dengan impor. Belum lagi harga komoditas seperti CPO mengalami penurunan drastis.

Di sisi lain, kata dia, aturan pelarangan impor mineral mentah juga menjadi hambatan ekspansi ekspor. Selain itu, kebijakan substitusi impor tidak pernah dimulai oleh pemerintah untuk menghindari terulang kondisi pelemahan rupiah seperti saat ini yang berdampak pada industri dalam negeri.

"Otoritas fiskal yakni pemerintah harus segera mendisain kebijakan jangka panjang berkaitan dengan ketergantungan Indonesia terhadap impor. Substitusi impor melalui penguatan sektor pertanian dan industri lokal yang berbasis bahan baku lokal harus dimulai untuk kepentingan jangka panjang," kata Pengamat Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta tersebut.

Menurutnya, sementara ini dalam jangka pendek harapannya hanya bisa bertumpu kepada otoritas Moneter untuk mengendalikan pelemahan rupiah yang terus berlanjut, juga berharap pada faktor eksternal seperti devaluasi yuan dan suku bunga The Fed.

"Berbeda dengan krisis Tahun 98 lalu memang, tapi ekonomi bukan ilmu pasti. Krisis bisa saja tejadi dengan fenomena yang berbeda tidak harus sama cirinya dengan 98 yang didahului oleh depresiasi nilai mata uang Thailand dan Asia secara keseluruhan," kata Dahnil Anzar.

Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang, Banten, mencatat sudah ada sekitar 1.800 pekerja yang dirumahkan dalam kurun waktu tiga bulan terakhir akibat dampak ekonomi dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang, Abduh Surahman mengatakan, upaya PHK itu dilakukan perusahaan sebab pengeluaran yang tinggi untuk pembelian menggunakan dolar AS tetapi menjual memakai rupiah.

"Semakin tidak baiknya kondisi ekonomi membuat perusahaan mengalami kewalahan. Ditambah lagi daya beli masyarakat mengalami penurunan sehingga membuat langkah pengurangan karyawan," katanya. (Ant)