Buruh Minta Pemerintah Lakukan Upaya Atasi Pelemahan Rupiah

WE Online, Yogyakarta - Aliansi Buruh Yogyakarta mengharapkan pemerintah bisa mengambil langkah strategis mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sehingga kondisi ekonomi lebih stabil dan menekan kemungkinan terjadinya efisiensi tenaga kerja.

"Pemerintah perlu segera melakukan upaya untuk mengatasi pelemahan rupiah ini. Jika tidak, maka akan ada beberapa industri di Yogyakarta yang bisa terdampak seperti industri konveksi dan kulit," kata Sekretaris Jenderal Aliansi Buruh Yogyakarta (ABY) Kirnadi di Yogyakarta, Kamis (27/8/2015).

Menurut dia, perusahaan yang bergerak di sektor konveksi dan kulit akan mengalami dampak pelemahan rupiah karena hampir 90 persen bahan baku yang dibutuhkan harus didatangkan dari luar negeri sehingga membebani biaya produksi.

Ia berharap, pengusaha tidak serta merta melakukan efisiensi tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk menekan biaya produksi namun bisa mengambil langkah lain seperti pengurangan jam kerja dan pemerintah mendukung dengan penyediaan bahan baku lokal.

"Efisiensi tenaga kerja harus menjadi pilihan terakhir yang diambil pengusaha. Intensitas komunikasi antara pengusaha dan pekerja serta pemerintah juga harus ditingkatkan karena bisa mendorong peningkatan produktivitas pekerja," katanya.

Jika pengusaha terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja, lanjut Kirnadi, maka seluruh hak pekerja harus dipenuhi, seperti pesangon dan penghargaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta Hadi Muchtar mengatakan akan membuka konsultasi bagi perusahaan menyikapi kondisi ekonomi Indonesia yang terdampak perubahan kondisi ekonomi global.

"Kami akan membuka semacam posko untuk konsultasi apabila ada perusahaan yang mengalami kesulitan akibat pelemahan rupiah ini sehingga harus melakukan pemutusan hubungan kerja. Kami harapkan, perusahaan bisa mengambil jalan lain agar tidak terjadi PHK," katanya.

Ia menyebut, perusahaan harus memenuhi berbagai syarat sebelum bisa melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya. "Hak-hak karyawan juga harus dipenuhi. Melakukan PHK itu tidak mudah," katanya.

Sampai saat ini, lanjut dia, belum ada perusahaan di Kota Yogyakarta yang melapor akan melakukan PHK terhadap karyawannya akibat mengalami kesulitan di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.

Namun demikian, ia memperkirakan tidak banyak perusahaan di Kota Yogyakarta yang terdampak perubahan kondisi ekonomi global karena sebagian besar perusahaan di wilayah tersebut bergerak di bidang jasa.

"Tidak banyak perusahaan yang bergerak di bidang produksi seperti di daerah lain sehingga dimungkinkan krisis ekonomi global ini tidak terlalu berdampak di Kota Yogyakarta," katanya.

Ia berharap, krisis ekonomi global ini bisa segera berlalu sehingga kondisi perekonomian menjadi lebih stabil dan setiap perusahaan bisa mengembangkan usahanya dengan lebih baik. (Ant)