Menkeu Ingin Semua Subsidi Pemerintah Pakai Kartu

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyambut baik pembentukan Forum Sistem Pembayaran Indonesia (FSPI) yang digalang Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pembentukan forum ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antarkementerian dan lembaga dalam merumuskan satu kebijakan yang searah dan selaras.

"Sistem pembayaran yang baik dan akurat itu sangat dibutuhkan makanya kita dukung forum ini dan saya sambut baik. Di kita juga sekarang sudah meminimumkan cash," ujar Bambang dalam sambutannya saat acara peresmian FSPI di kantor pusat BI, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Melalui forum ini, Bambang berharap ke depan bisa dibentuk suatu sistem yang terpadu menggunakan kartu pintar (smart card) atau cashless transaction. Bahkan, sistem pembayaran dengan kartu tersebut bisa digunakan pula untuk menyalurkan subsidi pemerintah kepada masyarakat.

"Dalam konteks G to P, mimpi kita subsidi pemerintah bisa langsung disalurkan ke masyarakat melalui sistem pembayaran dengan kartu agar tepat sasaran," tutur Bambang.

Dengan kartu tadi juga nantinya setiap warga yang berhak akan memiliki saldo dengan nominal tertentu sehingga bagi yang tidak memiliki kartu tidak akan menikmati subsidi yang disalurkan pemerintah.

"Katakanlah kita masih ingin memberikan subsidi BBM. Kalau di masa lalu harga dimurahkan saja, tapi semua (yang tidak berhak) bisa menikmati. Tapi, kalau pakai kartu mereka kalau datang ke POM bensin tinggal gesek saja kalau dia tidak punya kartu ya dia tidak bisa. Itu contoh saja," jelasnya.

Menurut Bambang, hal ini juga bisa dilakukan untuk subsidi lainnya seperti pupuk untuk petani dan beras (raskin) yang selama ini banyak penggelapan subsidi.

"Subsidi BBM itu sama dengan subsidi pupuk. Banyak petani malah jual pupuk subsidi. Jadi nanti dengan nelayan, petani ya kita kasih smart card saja. Mereka tinggal datang beli pupuk yang sudah sesuai harga keekonomiannya. Dia tidak perlu bayar, cukup kartu itu saja nanti urusan pembayaran antara pedagang dan pemerintah," imbuhnya.

Tahun ini, lanjut Bambang, pemerintah menganggarkan subsidi beras bagi masyarakat miskin sebanyak 15 kilogram per rumah tangga sasaran per bulan. Namun, dia menduga ada penerima raskin yang sebenarnya tidak berhak menerimanya.

"Sekalinya penerimanya merupakan warga yang berhak, terkadang jumlahnya tidak sesuai karena dipotong oleh oknum-oknum tertentu," tukasnya.

Oleh karena itu, Bambang berharap pemerintah bisa menaruh subsidi dalam smart card agar langsung tepat sasaran.

"Menurut saya, smart card ini akan menjadi terobosan besar dan subsidi bisa tepat sasaran. Saya membayangkan bahwa itu adalah tujuan akhir dari forum ini. Percaya pada saya kalau orang lebih memanfaatkan kartu ini mereka akan lebih percaya dan menghargai pemberian negaranya, tidak seperti sekarang hanya harga dimurahkan," tutup Bambang.