Wika Ajukan PMN Rp 3 Triliun

WE Online, Jakarta - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk mengajukan penyertaan modal negara tahun anggaran 2016 sebesar Rp3 triliun.

Direktur Utama WIKA Bintang Perbowo dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Kamis (27/8/2015), mengatakan suntikan modal dari pemerintah itu akan digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan tol, kawasan industri, penyediaan air bersih hingga proyek kereta cepat (high speed train) Jakarta-Bandung yang masih dalam tahap rencana.

"Rencana pemakaian PMN sebesar Rp3 triliun yaitu untuk pembangunan kawasan industri Kuala Tanjung, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung, pembangunan jalan tol Soreng-Pasirkoja, tol Manado-Bitung, tol Samarinda-Balikpapan dan sistem penyediaan air minum dari Jatiluhur berkapasitas 5.000 liter per detik di Jakarta," katanya.

Bintang merinci, perseroan akan ikut berinvestasi dalam proyek pembangunan kawasan industri Kuala Tanjung yang investasi totalnya mencapai Rp8 triliun. Perseroan berkontribusi 20 persen dalam proyek tersebut atau senilai Rp1,6 triliun yang dihimpun dari modal perusahaan (ekuitas) sebesar Rp480 miliar dan pinjaman sebesar Rp1,12 triliun.

Khusus untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, perseroan akan menanamkan modal sebesar 23 persen dari total investasi proyek yang mencapai Rp60 triliun yakni sebesar Rp13,8 triliun.

"Rinciannya yaitu Rp3,45 triliun dari ekuitas dan pinjaman sebesar Rp10,35 triliun," katanya.

Lebih lanjut, Bintang menuturkan pihaknya juga akan ikut berinvestasi dalam pembangunan ruas tol Soreang-Pasirkoja (Jawa Barat) senilai Rp375 miliar dengan rincian Rp113 miliar ekuitas dan Rp263 miliar pinjaman. Perseroan mengambil 25 persen bagian dalam investasi ruas tol senilai total Rp1,5 triliun.

"Untuk tol Manado-Bitung, 'share' (bagian) kami sebesar 20 persen dari total investasi Rp3,3 triliun yaitu sebesar Rp660 miliar, terdiri atas ekuitas Rp198 miliar dan Rp462 miliar pinjaman," katanya.

Ada pun untuk proyek pembangunan tol Samarinda-Balikpapan senilai Rp8,34 triliun, perseroan konstruksi itu mengambil bagian Rp1,26 triliun atau 15 persen dari total investasi. Jumlah tersebut terdiri atas ekuitas sebesar Rp378 miliar dan pinjaman sebesar Rp881 miliar.

Sementara untuk proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) Jatiluhur senilai Rp2 triliun, "share" perusahaan 14 persen atau Rp280 miliar terdiri atas ekuitas Rp84 miliar dan pinjaman Rp196 miliar.

Bintang menambahkan, PMN yang diajukan itu akan digunakan untuk mempertahankan kepemilikan pemerintah ketika dilakukan "right issue".

"Diharapkan dana tang terhimpun melalui 'right issue' adalah sebesar Rp1,7 triliun," katanya. (Ant)