WE Online, Tangerang - Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan pajak bukan sekadar kewajiban, melainkan juga hak karena dengan membayar pajak setiap warga negara berhak mendapatkan infrastruktur yang baik dan kesejahteraan lebih layak dari pemerintah.
"Untuk menyelesaikan semua permasalahan yang ada baik di pusat maupun di daerah, pemerintah membutuhkan banyak biaya," katanya di Tangerang, Jumat (28/8/2015).
Misalnya, Pemerintah Kota Tangerang dengan APBD yang hanya Rp3,8 triliun harus menyiapkan dana hingga 8 triliun jika ingin masalah kemacetan dan banjir bisa diatasi.
"Banyak yang bilang ke saya Tangerang tambah macet, dan itu memerlukan partisipasi masyarakat melalui pajak, makanya ayo kita selesaikan sama-sama dengan bayar pajak, dari situ kita bisa membangun," katanya.
Dijelaskannya, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 29/PMK.03/2015, pada tahun ini diberlakukan penghapusan sanksi administrasi bunga penagihan.
"Ini merupakan kesempatan bagi seluruh wajib pajak untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang berkaitan dengan pajak," kata dia.
Kepala Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Banten Catur Rini Widosari mengatakan pihaknya membutuhkan dukungan pemerintah daerah untuk mendorong pemenuhan kepatuhan dan kewajiban perpajakan.
Hal ini dikarenakan kepentingan negara atas penerimaan pajak sangat besar.
"Penerimaan pajak sudah semestinya merupakan kepedulian bersama warga negara, karena manfaatnya pun akan dirasakan masyatakat juga," ujar Catur.
Untuk itu, dengan ditetapkannya tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajib pajak, Catur mengajak wajib pajak memanfaatkan kesempatan yang ada dengan melaporkan atau membetulkan SPT-nya.
"Hanya tahun ini kesempatan kita untuk menyelesaikan semua masalah pajak kita, karena nanti tahun 2016 akan dicanangkan sebagai tahun penegakan hukum DJP," kata dia. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Achmad Fauzi
Advertisement
