Polemik Kantor Staf Presiden, Komentar Menpan Kena Bantah

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Almisbat (Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat) berpendapat bahwa Kantor Staf presiden (KSP) perlu dipertahankan demi memperkuat sistem presidensial dan memastikan program presiden dapat terealisir sesuai dengan perencanaan.

"Kami menolak pendapat Menpan dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi yang menyatakan KSP tidak diperlukan, dan oleh karenanya, harus dibubarkan," kata Sekjen Almisbat Hendrik Dikson Sirait, dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (28/8/2015).

Hendrik menjelaskan, dari segi ketatanegaraan Indonesia menganut sistem presidensial yang membutuhkan lembaga kepresidenan yang kuat dan efektif. Dalam sistem ini presiden memerlukan sarana/instrumen tertentu untuk memastikan jalannya pemerintahan. Dalam konteks inilah keberadaan KSP sangat diperlukan.

"Dengan demikian, pandangan yang menyatakan bahwa KSP tidak diperlukan tentu saja kurang tepat. Pandangan semacam ini berimplikasi pada pelemahan lembaga kepresidenan," katanya.

Di samping parlemen yang kuat, sistem presidensial juga membutuhkan lembaga kepresidenan yang kuat dan efektif. KSP memang tidak tertulis dalam konstitusi. Namun, konstitusi kita dengan jelas menganut sistem pemerintahan presidensial, kata aktivis mahasiwa Universitas Nasional itu.

Di sisi lain, menurut dia, sistem presidensial yang dianut sudah dengan sendirinya harus membayangkan bahwa lembaga kepresidenan memerlukan instrumen tertentu yang mampu menunjang efektifas kerja presiden.

"Sulit rasanya membayangkan presiden bekerja tanpa disertai instrumen kelembagaan," kata Hendrik, salah satu korban penculikan aktivis mahasiswa 98 yang selamat.

Sebagai kepala eksekutif yang memegang tanggungjawab tertinggi dalam kebijakan pemerintahan secara umum, presiden memerlukan instrumen yang berfungsi sebagai `mata' dan `telinga' yang setiap saat dapat memberikan informasi yang diperlukan. Sementara selama ini lembaga/insrtrumen politik terdekat yang berada di lingkungan Presiden adalah kantor Sekertaris Kabinet (Seskab) dan Sekertariat Negara (Sekneg).

Selain menteri dan sejumlah staf khusus yang terbatas, kedua kementerian masih ditempati oleh PNS/birokrasi dengan kultur warisan orde baru, ujar Sekjen Almisbat tersebut. Sehingga tidak heran acap terjadi 'sabotase' birokrasi di lingkungan istana Presiden.

"Heboh sempat dikeluarkannya Keppres tentang mobil mewah pejabat dan 'salah ketik' dalam undangan Kepala BIN terpilih yang terjadi beberapa waktu lalu adalah contoh ancaman sabotase dalam lingkungan Presiden," kata Hendrik. (Ant)