Terancam PHK, Puluhan Ribu Buruh Siap Turun ke Jalan

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Puluhan ribu buruh di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Gerakan Buruh Indonesia (GBI) akan melakukan aksi turun ke jalan pada Selasa (1/9/2015) mendesak pemerintah melakukan aksi nyata untuk memperbaiki perekonomian Indonesia.

"Rupiah terus melemah dan buruh terancam di-putushubungankerja-kan. Demi menyelamatkan nasib buruh dan rakyat Indonesia, buruh akan melakukan aksi nasional di 20 provinsi," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, yang juga Dewan Presidium GBI, melalui siaran pers diterima di Jakarta, Sabtu (29/8/2015).

Iqbal mengatakan aksi tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas situasi ekonomi saat ini, yaitu nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah telah melebihi Rp14.000 dan buruh di sektor padat karya terancam di-PHK karena perusahaan merugi. Karena itu, aksi nasional akan dipusatkan di Istana Negara dengan diikuti 50 ribu buruh dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, diikuti aksi serupa di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan terdapat beberapa isu yang akan disuarakan pada aksi tersebut diantaranya adalah penurunan harga bahan-bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).

"Buruh juga menolak PHK yang disebabkan pelemahan rupiah dan perlambatan ekonomi, di satu sisi tenaga kerja asing bisa masuk ke Indonesia," tuturnya.

Karena itu, buruh menolak rencana pemerintah untuk memudahkan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, melalui kebijakan yang tidak mewajibkan mereka bisa berbahasa Indonesia. Untuk menjaga daya beli buruh di tengah perekonomian yang melemah, KSPI bersama GBI juga menuntut upah minimum 2016 dinaikkan 22 persen, serta kebutuhan hidup layak sebagai landasan perhitungan upah minimum mencantumkan 84 butir.

"Buruh juga mendesak pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Pensiun sehingga manfaat pensiun yang diterima pekerja sama dengan pegawai negeri sipil (PNS), bukan Rp300.000 per bulan setelah 15 tahun bekerja," katanya.

Terkait kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, buruh mendesak badan tersebut memperbaiki pelayanan dan menghapus sistem INA CBGs dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 yang membuat tarif untuk rumah sakit menjadi murah.

"Buruh menolak kenaikan iuran BPJS Kesehata dan mendesak pemerintah menambah anggaran untuk penerima bantuan iuran (PBI) menjadi Rp30 triliun," ujarnya.

Buruh juga mendesak agar pengadilan hubungan industrial (PHI) dibubarkan dengan merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Selama PHI dipandang hanya menjadi kuburan bagi buruh.

Aksi tersebut di Jakarta akan dimulai di Bundaran Hotel Indonesia yang akan menjadi titik kumpul. Kemudian massa akan berjalan menuju Istana Negara dan selanjutnya bergerak menuju Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kesehatan. Selain dari KSPI, aksi tersebut juga akan diikuti oleh elemen buruh lainnya yang tergabung dalam GBI. (Ant)