Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Perlambatan Ekonomi Itu Cambuk untuk Tingkatkan Kinerja

Warta Ekonomi -

WE Online, Mataram - Penjabat Wali Kota Mataram Hj Putu Selly Andayani mengingatkan semua jajarannya untuk menjadikan kondisi perlambatan ekonomi secara nasional akibat harga dolar AS terus naik menjadi cambuk untuk meningkatkan kinerja.

"Kita jangan sampai ikut lemah, sebaliknya harus terus berusaha dan tetap melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi daerah," katanya dalam acara penutupan "gebyar pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)" di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (29/8/2015).

Pernyataan itu dikemukakannya menyikapi belum optimalnya realisasi PBB Kota Mataram tahun 2015 ini, dimana dari target Rp18,5 miliar dan hingga tanggal jatuh tempo pembanyaran hari ini (Sabtu 29/8-red) baru terealisasi Rp15,1 miliar atau 83,3 persen. Sementara, katanya, dari enam kecamatan itu kecamatan yang memiliki realisasi paling rendah adalah Kecamatan Sekarbela yakni 67,08 persen.

Padahal, menurut dia, Kecamatan Sekrabela ini merupakan gudang pengusaha emas dan mutiara. "Ini mengindikasikan upaya intensifikasi dari Dinas Pendapatan (Dipenda) belum efektif. Termasuk di Kecamatan Sandubaya," katanya.

Terkait dengan itu, Selly meminta agar Dipenda lebih aktif lagi melakukan intensifikasi terhadap objek pajak dan tetap berkoordinasi dengan Kantor Wilayah PBB untuk mengetahui berbagai perkembangan serta upaya ekstensifikasi dan intensifikasi objek pajak.

"Dipenda harus kerja keras untuk menghimpun pendapatan asli daerah (PAD), karena kita sudah membuat rencana pendapatan tahun 2016," katanya.

Apalagi, tahun ini di Kota Mataram banyak terjadi alih fungsi lahan untuk pengembangan daerah yang tentunya juga menjadi peluang baru peningatan potensi pajak daerah. Sementara Kepala Dinas Pendapatan (Dipenda) Kota Mataram H Moh Syakirin Hukmi tidak menampik kondisi di Kecamatan Sekarbela dan Sandubaya.

Karena itu, katanya, pihaknya segera melakukan evaluasi terhadap realisasi PBB di dua kecamatan itu. "Apakah karena pengaruh kondisi ekonomi atau surat pemberitahuan pajak (SPT) yang belum sampai atau alasan lainnya," katanya.

Sementara terkait dengan potensi objek pajak baru dengan alih fungsi lahan, saat ini masih terpengaruh oleh kondisi ekonomi. "Kondisi ekonomi saat ini memberikan pengaruh banyak terhadap pengembang, sebab itu berkaitan dengan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)," katanya. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: