Pelemahan Rupiah Belum Berdampak bagi Pariwisata NTT

Warta Ekonomi -

WE Online Kupang - Kepala Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Naek Tigor Sinaga menilai dampak pelemahan rupiah belum merambah sektor-sektor andalan yang menjadi sumber penggerak perekonomian di daerah itu diantaranya pertanian, perikanan dan kelautan serta pariwisata.

"Bila dibanding dengan daerah lain, dampak pelemahan rupiah belum merambah sektor-sektor andalan yang menjadi sumber penggerak perekonomian di daerah itu diantaranya pertanian, perikanan dan kelautan serta pariwisata," katanya kepada Antara di Kupang, Minggu.

Dia menyebut struktur ekonomi NTT masih berada pada sektor pertanian, perikanan dan kelautan dan pariwisawata yang mencapai 29,8 persen mendukung kecilnya nilai impor bahan baku.

Sedangkan sektor industri pengolahan hanya sebesar 1,23 persen dari total PDRB NTT yang pada semeter I/2015 mencapai Rp35,95 triliun dan atas harga konstan Rp27,31 triliun yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp35,95 triliun dan atas harga konstan Rp27,31 triliun.

Mekipun demikian (pelemahan nilai tukar rupiah belum berdampak hingga ke sektor riil yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi diantaranya Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Nusa Tenggara Timur terus melakukan langkah dan upaya yang fokus dan sistematis untuk mendorong sektor itu.

Diantaranya kata Kepala Dinas Parekraf NTT Marius Ardu Jelamu menggelar bimbingan teknis Penyuluhan Pengembagan Sadar Wisata dan Potensi Masyarakat Destinasi Pariwisata dalam bentuk Training of Trainer (ToT).

"Bimbingan Teknis TOT ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan pengembangan aksi sadar wisata dan potensi masyarakat sebagai destinasi Pariwisata yang diberikan kepada pelaku pariwisata, pejabat membidangi pariwisata, dan wartawan.

Selanjutnya peserta akan menjadi trainer yang akan melatih pelaku pariwisata di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur.

Ia mengatakan pemabngunan kepariwisataan diarahkan untuk mewujudkan prinsip pembangunan inklusif sebagaimana amanah sila kelima Pancasila yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal itu sejalan dengan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantamgan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pemberdayaan masyarakat merupakan alat untuk memastikan pembangunan kepariwisataan memberikan manfaat bagi sekitar destinasi pariwisata, pembangunan kepariwisataan merupakan integrasi antara pembangunan sarana dan prasarana daya tarik serta manusia di destinasi pariwisata.

Ia menyebutkan adanya sadar wisata akan tercipta kondisi kondusif bagi wisatawan untuk berwisata, dalam konteks pemberdayaan masyarakat di destinasi pariwisata di lihat sebagai sarana untuk mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun destinasi pariwisata yang berdaya saing (product development).