WE Online Mataram - Ketua Komnas Anak Arist Merdeka Sirait menyebutkan, Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan daerah peringkat ke lima kasus kekerasan anak, yang harus segera mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
"Urutan ke lima itu menakutkan lho. Karena itu, pemerintah daerah harus sengera mengambil langkah-langkah konkret untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak," katanya kepada sejumlah jurnalis di sela menghadiri puncak Hari Anak Nasional tahun 2015 tingkat Kota Mataram, di Mataram, Minggu.
Arist Merdeka Sirait menyebutkan, lima daerah yang berada di urutan teratas kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia adalah Jakarta, Sumatra Utara, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan NTB.
Menurut dia, NTB masih menududuki peringkat ke lima dalam tingkat kekerasan terhadap anak karena dilihat dari beberapa indikator, antara lain masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur.
Selain itu, kekerasan seksual seperti, sodomi, perkosaan, pencabulan, incest (perkawinan sedarah), pekerja anak, dan kekerasan fisik yang terus meningkat.
Kasus mempekerjakan anak ini juga banyak terjadi di Bima. Dimana anak-anak menjadi joki-joki judi pejabat di daerah Sumba Timur dan itu sangat memprihatinkan.
"Ini bukti, bahawa pelaku dari kekerasan itu sebagian besar dilakoni oleh orang-orang terdekat korban, bahkan ada juga yang terjadi di lingkungan sekolah," sebutnya.
Arist Merdeka Sirait mengatakan, kasus kekerasan itu bukan dipengaruhi karena NTB sebagai daerah pariwisata bukan juga karena faktor kemiskinan.
Hal ini, menurutnya, lebih disebabkan karena adanya pemahaman yang salah tentang hak-hak dan kewajiban anak.
"Kenapa anak harus dinikahkan dini, kenapa ada incest. Dan itu bukan karena pengaruh kemisinan apalagi kota pariwisata, tetapi lebih pada pemahaman yang salah apakah anak itu punya hak atau tidak," katanya menjelaskan.
Terkait dengan itu, Arist Merdeka Sirait berharap pemerintah daerah dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk menyuarakan suaranya.
"Apa yang dilakukan Dewan Anak Mataram (DAM) dengan menyampaikan 13 rekomendasi suara anak kepada pemerintah sangat luar biasa. Apalagi, hal itu langsung direspos penjabat setempat," katanya.
Di samping itu, sebagai komitmen pemerintah daerah dengan membuat lukisan tangan sekitar 16 pelajar, pejabat dan masyarakat umum merupakan bagian komitmen pemerintah.
"Suara-suara anak atau aspirasi anak itu akan kita himpun dan menjadi bagian evaluasi setiap tahun saat kongres anak terhadap program anak dalam ke depan," katanya.(Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Boyke P. Siregar
Tag Terkait:
Advertisement
