Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Misbakhun: Pemerintahan SBY Itu Banyak Masalah

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengkritik keras sikap Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyampaikan pidato berisi saran-saran kepada Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terkait langkah apa yang harus dilakukan dalam menghadapi krisis ekonomi saat ini.

Misbakhun menduga tindakan SBY yang belakangan gemar mengarahkan pemerintahan Jokowi merupakan sindrom yang tidak rela lepas dari kekuasaan atau biasa disebut sebagai gejala post-power syndrome. Anggota Komisi XI itu melanjutkan bahwa bukan kali ini saja dirinya melihat SBY berusaha untuk memberi saran kepada pemerintahan, baik lewat pidato, pernyataan di media massa, hingga pernyataan melalui media sosial.

Dia menilai hal itu sudah terlalu berlebihan untuk seorang SBY yang merupakan sosok politisi senior, mantan presiden, ketua umum partai politik, hingga digadang-gadang dipromosikan sebagai calon Sekjen PBB.

"Jujur saja, saya kaget melihat aktifnya SBY mencoba mengarahkan pemerintahan ini. Saya melihat SBY masih post-power syndrome, merasa dirinya masih presiden,” kata Misbakhun kepada wartawan di Jakarta, Minggu (30/8/2015).

Padahal, sebagai ketua umum parpol dan mantan presiden, SBY sebenarnya tahu bagaimana mekanisme untuk menyampaikan saran dan pendapat ke pemerintahan sebab ada jalur resmi politik, yakni melalui Fraksi Partai Demokrat (FPD) di DPR dan diketahui FPD yang memimpin adalah putra SBY sendiri, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas).

"Beliau ketua umum partai. Punya anggota DPR dan fraksi di DPR yang menjadi saluran untuk mengawasi jalannya pemerintahan," tandasnya.

Misbakhun mengakui SBY berhak untuk memberi saran kepada pemerintah karena hak itu dilindungi oleh konstitusi. Kendati demikian, dari sisi etika politik, sikap SBY itu dinilai kurang etis. Ia mengatakan SBY seharusnya tak terlalu menunjukkan dirinya "berpengalaman" lantas berhak untuk memberi saran kepada pemerintah saat ini.

"Makanya saya melihat ada kesan kuat SBY sedang mengalami gejala post-power syndrome. Atau ada masalah lain, yakni ada disorientasi politik karena gagal menentukan bentuk sikap politik sebagai ketua umum partai politik," kata Misbakhun lagi.

Menurutnya, kalaupun ada masalah yang dihadapi pemerintahan saat ini, sebenarnya itu sangat besar merupakan andil pemerintahan sebelumnya yang dikomandani SBY selama 10 tahun. Dia menilai kalau SBY kerap mencoba untuk mengarahkan pemerintahan saat ini maka sama saja SBY berusaha cuci tangan.

"Pemerintahan SBY adalah pemerintahan yang juga punya banyak masalah. Jangan cuci tangan seperti ini," kata Misbakhun.

Sebelumnya, SBY memberikan sejumlah saran kepada pemerintahan Jokowi-JK. Misalnya, dia menyarankan agar anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dapat dikelola dengan tepat agar fiskal negara tetap stabil. Pengelolaan APBN yang tepat harus memperhatikan prioritas belanja. Dalam kondisi ekonomi nasional yang masih terguncang seharusnya APBN diarahkan untuk memperbaiki perekonomian.

Dalam pembekalan pendidikan kader menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 di Cipanas, Jawa Barat, SBY meminta calon kepala daerah yang diusung partainya bisa mengatasi gejolak ekonomi di daerah.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo

Advertisement

Bagikan Artikel: