Legislator Minta Dibentuk Badan Khusus untuk Haji

WE Online, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Syafii mendesak segera dibentuk badan otonomi khusus untuk mengelola penyelenggaraan haji sehingga bisa terbentuk bank tabungan haji.

"Dengan begitu, jamaah bisa punya nafas panjang. Selama ini banyak kejanggalan dalam pelaksanaan haji yang dilaksanakan sepenuhnya oleh Kementerian Agama," kata Muhammad Syafii melalui siaran persnya di Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu mengatakan saat jamaah calon haji menyetor Rp25 juta sebagai setoran awal tabungan haji, dana tersebut masuk ke rekening Kementerian Agama. Namun, Syafii menilai mekanisme setelah dana tersebut masuk ke rekening Kementerian Agama tidak jelas.

"Bila dihitung dengan BI rate kurang lebih tujuh persen, bisa dibayangkan selama 10 tahun sudah berapa bunga yang didapat Kementerian. Calon jamaah hanya bisa melongo," tuturnya.

Syafii juga mengkritisi pernyataan Presiden Joko Widodo tentang dana Badan Pengelola Keuangan Haji yang akan diinvestasikan ke infrastruktur karena "sangat menguntungkan".

"Menguntungkan siapa ketika pengelolaannya tidak pernah transparan? Jamaah hanya bisa gigit jari," katanya.

Syafii mengatakan biaya pemondokan yang diajukan kurang lebih 6.000 riyal. Padahal, saat rapat antara Komisi VIII DPR dengan Kementerian Agama, disebutkan biaya pemondokan kurang lebih 3.000 riyal hingga 3.500 riyal.

Menurut Syafii, bila dibandingkan dengan biaya umroh, maja biaya penyelenggaraan ibadah haji juga banyak kejanggalan. Dia mengatakam biaya umroh sekitar 2.100 dolar Amerika Serikat sudah termasuk tiket pesawat, penginapan dan makan.

Namun, dalam penyelenggaraan ibadah haji, dana 2.100 dolar itu ternyata hanya untuk biaya tiket pesawat saja. "Perlu ada audit besar-besaran, termasuk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk memastikan kebersihan pengelolaan dana haji," katanya. (Ant)