WE Online, Jakarta - Hari ini ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa bersama sejumlah organisasi yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka mengajukan tuntutan pada Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Para buruh menuntut di antaranya soal upah, penurunan harga kebutuhan pokok, penolakan kenaikan BBM, jaminan pensiun, sampai pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning menilai tuntutan para buruh tersebut dinilai wajar. Politisi PDI Perjuangan merasa saat ini banyak permasalahan buruh yang belum juga diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi.
"Ini warning untuk pemerintah. Aku tidak masalah, meski aku di partai penguasa tapi kritik pemerintah boleh-boleh saja. Ini problem yang luar biasa ketika tenaga kerja di-PHK massal, malah tenaga asing diberi kemudahan. Jadi membuat marah buruh besar-besaran," kata Ribka di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2015).
Ribka menambahkan Kementerian Ketenagakerjaan saat ini belum memberikan terobosan terkait permasalahan yang dirasakan oleh para buruh. Untuk itu, dia pun mendesak Presiden Jokowi untuk melaksanakan reshuffle Jilid II.
"Karena itu, menurut saya, perlu reshuffle jilid 2, kalau kemarin Kementerian Koordinator dan Tim Ekonomi sekarang kementerian teknis. BPJS Tenaga Kerja kacau," pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
