KSPI: Pertemuan dengan Menteri Belum Selesaikan Masalah

WE Online, Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai pertemuan antara tiga menteri dari Kabinet Kerja Pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, belum bisa menjawab pertanyaan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kaum buruh.

"Saya lihat pertemuan hari ini belum menjawab pertanyaan kita dan tidak menyelesaikan masalah, karena pertemuan kali ini lebih banyak saling mendengarkan posisi masing-masing pihak," kata presiden KSPI Said Iqbal saat ditemui setelah pertemuan dengan tiga menteri di Kompleks Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (1/9/2015).

Tiga menteri yang bertemu perwakilan serikat buruh tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri serta Menteri Kesehatan Nila F Moeloek.

Sementara itu, perwakilan buruh yang hadir pada pertemuan tersebut seperti Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Mudhofir Khamid.

Lebih lanjut, Said mengatakan karena pertemuan hari ini dengan tiga menteri tidak menyelesaikan masalah dan menjawab pertanyaan, maka pihaknya memutuskan untuk menyikapinya dengan menunggu implementasi kebijakan pemerintah.

"Misalnya bagaimana kebijakan terhadap pekerja asing, bagaimana meningkatkan daya beli buruh dan ancaman PHK terjadi apa tidak karena pelemahan rupiah," ujar dia.

Terkait dengan pekerja asing yang banyak diberitakan telah mulai membanjiri beberapa daerah di Indonesia, Said mengharap pemerintah serius menjalankan UU Nomor 13 Tahun 2003.

"Saat ini belum karena tidak sesuai dengan UU 13 Tahun 2003 yang mengamanatkan harus ada transfer ilmu dan pengalihan pekerjaan pada sumber daya lokal. Faktanya pekerja 'unskill' masuk, harusnya tegas tidak boleh," katanya.

Ketika ditanya apakah dirinya mau ikut serta jika ada pertemuan lanjutan dengan para menteri yang bertemu Sarekat buruh pada Selasa (1/9), Said mengatakan pihaknya akan melihat kembali kemungkinan tersebut.

"Kami akan lihat kedepannya seperti apa, ini sebetulnya kembali pada kebijakan pemerintah, sebagai rakyat kita hanya bisa begitu, melawan jika kebijakan memiliki efek negatif, seperti tenaga kerja asing. Kita akan terus melawan jika lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja Indonesia terancam," tuturnya. (Ant)