Aher Yakin Pilkada di Jabar Tidak Bermasalah

WE Online, Bandung - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tetap yakin pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerag Serentak 2015 di tujuh kabupaten/kota yang ada Provinsi Jawa Barat tidak akan bermasalah.

"Soal itu saya terima kasih atas pendapat, cara pandangnya. Namun, fakta membuktikan sepanjang ada pilkada justru Jabar paling bagus kan," kata Ahmad Heryawan ketika dimintai tanggapannya tentang pernyataan Bawaslu RI bahwa Jabar masuk wilayah rawan politik uang di Pilkada Serentak 2015, di Gedung Sate Bandung, Rabu (2/9/2015).

Ia menuturkan, pernyataan Bawaslu RI akan dijadikan peringatan agar penyelenggaraan Pilkada serentak di Jabar berlangsung lancar dan aman, tanpa ada hambatan tertentu yang dapat membuat situasi memanas.

"Bawaslu saya pikir sudah bagus, jadi terima kasih kita sudah diperingatkan, kita akan antisipasi. Tapi kita yakin aman," ucap Heryawan.

Ketika ditanyakan mengenai rawannya praktik politik uang dalam pemilihan kepala daerah, ia enggan menanggapi lebih lanjut tentang hal tersebut.

"Saya pikir soal itu lebih baik ditanyakan pada yang lebih ahli. Saya tidak tahu persis. Yang jelas lahiriahnya aman," imbuhnya.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan pemilihan kepala daerah serentak di Jawa Barat dan Sulawesi Tengah rawan praktik politik uang, berdasarkan hasil pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu 2015 oleh Bawaslu.

"Praktik politik uang bisa dikemas dengan beragam modus. Berdasarkan hasil temuan, Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Tengah rawan politik uang," kata Komisioner Bawaslu Daniel Zuhron dalam Launching dan Diskusi Indeks Kerawanan Pemilu di Jakarta, Selasa (1/9).

Daniel mengatakan kedekatan figur calon kepala daerah dengan pemilih juga membuat kemungkinan politik uang kian masif, termasuk pula faktor banyaknya jumlah penduduk miskin pada suatu daerah. Bawaslu menyatakan data Indeks Kerawanan Pemilu 2015 diperoleh melalui hasil pengawasang selama ini dan dari data Badan Pusat Statistik, data dotensi desa (Podes), data KPU dan data Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Ant)