Reformasi Birokrasi Ala Amran Sulaiman

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Menteri Pertanian Amran Sulaiman memang termasuk manusia langka untuk ukuran Indonesia. Bayangkan, di saat para pejabat lain kesulitan atau tidak berani menjalankan berbagai program karena takut terjerat KPK, Menteri Amran justru melakukan langkah sebaliknya.

"Saya melakukan penunjukan langsung dan pengadaan barang lebih cepat dari administrasi apabila kondisi di lapangan membutuhkannya," cerita Amran dalam dialog dengan Forum Pemred yang digelar di Jakarta, Rabu (2/9/2015) malam.

Bagi Amran, apabila masyarakat membutuhkan maka prosedur bisa dinomorduakan. "Yang penting kebutuhan masyarakat terpenuhi," tegasnya.

Keberanian ini tentu menjadi tanda tanya. Maklum, sudah bukan rahasia kalau para pejabat Indonesia sangat takut untuk mengambil keputusan.

Bahkan, pembuatan kepres anti-kriminalisasi yang diusulkan JK juga membutuhkan banyak pertimbangan. Kemudian yang lebih penting adalah bagaimana Amran bisa memotivasi anak buahnya agar ikutan-ikutan berani menjalankan perintahnya? Rahasianya? "Kami bekerja sama dengan KPK, BPK, Kejaksaan, dan Polri dan membuat Surat Edaran Bersama," jawab Amran.

Kata Amran, para penegak hukum ini diperbolehkan untuk mengawasi sejak dari awal proses pengadaan. "Jangan memotong pada saat kami sudah jalan jauh," tambah Amran.

Supaya lebih aman dan bersih, Amran juga membuka kantor bagi para pejabat dari lembaga-lembaga penegak hukum tersebut tepat di depan ruangannya.