Proyek Kereta Cepat Berisiko Naikkan Utang

WE Online, Jakarta - Ekonom senior kembali melontarkan kritik pedas terhadap rencana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan melibatkan bantuan dari mitra Jepang atau Tiongkok.

Profesor Ekonomi Universitas Indonesia Anwar Nasution dalam rapat di Badan Anggaran DPR, Jakarta, Kamis (3/9/2015), mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak memiliki urgensi mendalam, dan berisiko meningkatkan beban pinjaman luar negeri.

"Ini adalah 'proyek mercusuar' yang berisiko naikkan pinjaman atau utang," kata Anwar, merujuk pada proyek yang memiliki opsi akan dikerjakan oleh sejumlah BUMN dan perusahaan asing ini.

Dari dua proposal yang diajukan oleh Jepang dan Tiongkok, memang menawarkan masing-masing opsi pinjaman dan juga pembentukkan perusahaan "joint venture".

Selain risiko peningakatan pinjaman luar negeri, Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu juga mempertanyakan efisiensi dan efektivitas proyek kereta cepat.

Menurutnya, sarana dan prasarana konektivitas antara Jakarta dan kota pusat industri tekstil, Bandung, sudah memadai, terlebih dengan menjamurnya bisnis transportasi di moda darat.

Di sisi lain, dia juga mempertanyakan kajian nilai keekonomian proyek ini, karena menurutnya, potensi penumpang kereta cepat untuk rute jarak pendek Jakarta-Bandung hanya sedikit. Menurutnya, jika ingin membangun proyek kereta cepat, seharusnya ditujukan untuk rute jarak jauh.

"Kecuali jika memang rutenya panjang, seperti kereta cepat untuk rute Jakarta-Surabaya, misalnya," ucap dia.

Sebelumnya, Ekonom senior yang juga Mantan Menteri Perhubungan Emil Salim mengatakan proyek kereta cepat tidak sejalan dengan upaya mengatasi ketimpangan ekonomi di masyarakat, apalagi lokasi proyek ini berada di Pulau Jawa. Sementara, pemerintah selalu melontarkan wacana pembangunan dari kawasan terdepan atau kawasan perbatasan.

Dia mengatakan, pembangunan kereta cepat tidak memiliki pengaruh yang besar jika dibandingkan dengan proyek "tol laut" yang jangkauannya sangat luas, dan dapat memangkas biaya logistik nasional.

Seperti diberitakan, dua ekonomi raksasa Asia, Jepang dan Tiongkok sedang memperebutkan proyek kereta cepat di Indonesia.

Pemerintah sudah menyiapkan rekomendasi mengenai proyek kereta cepat ini dan juga penentuan mitra antara Jepang atau Tiongkok. Rekomendasi itu akan diserahkan untuk diputuskan oleh Presiden Joko Widodo.

Beberapa pertimbangan pemerintah dalam menentukan mitra proyek ini adalah berdasarkan kebutuhan investasi, penerapan teknologi, penggunaan tingkat kandungan dalam negeri, harga tiket kepada penumpang, dan juga potensi efek ekonomi yang dihasilkan.

Proyek kereta cepat ini, menurut studi kelayakan Jepang dan Tiongkok, akan memangkas waktu tempuh darat antara dua kota itu menjadi sekitar 30 menit dari 2,5 jam.

Jepang melakukan penjajakan lebih untuk proyek ini dan menghabiskan waktu hingga 2 tahun untuk menyelesaikan studi kelayakan. Menurut data Bappenas, dari proposal Jepang diketahui biaya pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 6,2 miliar dolar AS.

Namun, belum lama ini, utusan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyerahkan proposal baru tentang proyek kereta cepat kepada Presiden Joko Widodo. Sedangkan, Tiongkok melakukan studi kelayakan, setelah Jepang. Dari proposal Tiongkok, kebutuhan investasi untuk pembangunan rel dan kereta cepat sebesar 5,5 miliar dolar AS. (Ant)