Moneter-Fiskal Harus Padu dengan Restrukturasi Ekonomi

WE Online, Jakarta - Ekonom senior Anwar Nasution mengingatkan kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah harus padu untuk mengurangi gejolak dan imbas negatif dari ketidak-pastian ekonomi global.

"Dulu banyak program kita berubah karena pengaruh Dana Moneter Internasional (IMF). Sekarang moneter dan fiskal harus sangat terpadu, dengan proses restrukturisasi ekonomi yang sedang berjalan," kata Anwar, yang juga Mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dalam rapat dengar pendapat di Badan Anggaran DPR, Jakarta, Kamis (3/9/2015).

Anwar mengatakan tekanan eksternal selama ini, yang diawali dari kebijakan normalisasi moneter AS, telah membuktikan ketahanan dan fundamental ekonomi Indonesia belum kuat. Salah satu indikasinya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sudah terdepresiasi hingga 12 persen secara tahun berjalan.

"Faktor global ini juga yang akan memberikan kesulitan dalam upaya stabilisasi ekonomi," ujar mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) ini.

Menurut dia, tugas stabilisasi ekonomi dan pengendalian nilai tukar rupiah memang menjadi tugas utama BI.

Namun, BI akan tidak berdaya, jika tidak didukung dengan dukungan kebijakan fiskal dan keberlanjutan reformasi struktural perekonmian oleh pemerintah.

"Ini juga menjadi tugas Menteri Koordinator Ekonomi untuk piawai mengkoordindir kebijakan dan memadukan agar fiskal dan moneter bisa sinergis," ujarnya.

Anwar menekankan para menteri juga harus piawai menjalin hubungan dengan mitra di luar negeri untuk mengatasi dampak dari faktor eksternal, seperti kelangkaan likuiditas dollar, yang menhambat pergerakan dunia usaha dan konsumsi domestik.

Beberapa kebijakan jangka pendek yang dapat ditembuh pemerintah dan BI untuk menghentikan perlambatan ekonomi, kata Anwar, adalah penerapan kebijakan kurs riil efektif untuk menggairahkan ekspor dan menghambat impor. Selanjutnya, kata Anwar, untuk memberikan stimulus bagi dunia usaha, BI harus mampu mendorong Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah untuk memastian agar suku bunga pinjaman bank-bank BUMN rendah.

Di sisi fiskal, Anwar menyebutkan pemerintah harus melanjutkan reformasi fiskal, yang sudah diawali dengan penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak. Namun, Anwar juga mengingatkan agar pemerintah mengawasi seksama program Badan Penyelenggaran Jaminan Kesehatan yang dinilainya terlalu royal dan bisa menggerogoti belanja pemerintah.

"Di sisi fiskal, pemerintah juga harus pastikan, anggaran di pusat dan daerah terserap dengan baik. Maka dari itu saya bilang desentralisasi anggaran itu harus pakai persiapan yang matang," ujarnya. (Ant)