Ini Tujuh Poin Penolakan YLKI Terhadap Kereta Cepat

WE Online, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menolak proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang penggarapannya sedang diperebutkan oleh Tiongkok dan Jepang.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat(4/9/2015) menyoroti tujuh poin penolakan proyek yang diklaim mampu menempuh kecepatan 36 menit dari Jakarta-Bandung itu.

Pertama, Tulus mengatakan membangun KA super cepat tidak terdapat dalam master plan kebijakan transportasi nasional.

"Ini artinya KA super cepat tidak jelas arah dan tujuannya, untuk apa dan untuk siapa," katanya.

Kedua, menurut dia, membangun KA super cepat bukan hal yang mendesak, tidak ada urgensinya. Sebaliknya, dia mengatakan, yang sangat mendesak adalah kebutuhan transportasi umum di kota-kota besar, yang saat ini mati suri, seperti merevitaliasi angkutan umum.

"Merevitalisasi angkutan umum jauh lebih bermartabat dari KA super cepat yang hanya memanjakan investor belaka," katanya.

Ketiga, Tulus berpendapat membangun KA super cepat juga bentuk diskriminasi, antara Jawa dan luar Jawa.

"Ini jelas bertentangan dengan visi Presiden Jokowi yang akan fokus membangun infrastruktur di luar Jawa, khususnya Indonesia Timur," katanya.

Seharusnya, menurut dia, yang dibangun adalah KA di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan atau merevitalisasi KA di Jawa sekalipun.

Keempat, dia mengatakan meskipun tidak menggunakan APBN, proyek tersebut tetap akan membebani karena dikerjakan dengan dana utang luar negeri. Kelima, menurut Tulus, membangun KA super cepat juga bukan hal yang efisien dari sisi kebijakan transportasi.

"Untuk apa dengan KA super cepat, tetapi untuk menuju ke lokasi stasiun perlu waktu lebih dari dua jam, karena didera kemacetan, akan lebih elegan mengatasi kemacetan di Jakarta daripada membangun KA super cepat," katanya.

Keenam, lanjut dia, membangun KA super cepat lebih merupakan "politik mercusuar" yang tidak berpihak pada kondisi sebenarnya di dalam negeri. Ketujuh, Tulus menambahkan, proyek tersebut berisiko tinggi karena jika gagal, maka akan meninggalkan utang yang menumpuk.

"Sebaiknya, fokus pemerintah adalah pembangunan infrastruktur transportasi yang terjangkau, aksesibilitas tinggi dan terintegrasi," katanya.

KA super cepat dinilai mampu menempuh kecepatan 36 menit dari Jakarta-Bandung yang akan menelan biaya antara Rp60-73 triliun. (Ant)