Penurunan Harga Minyak Jadi Peluang Bangun Infrastruktur

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Penurunan harga minyak mentah dunia selama beberapa waktu terakhir ini sebenarnya dapat menjadi peluang untuk menggalakkan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah di Tanah Air.

"Turunnya harga minyak dunia mestinya membuat ongkos angkut juga menjadi lebih murah," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Jumat (4/8/2015).

Wapres mengingatkan bahwa pada tahun 2014 lalu harga minyak dunia dapat mencapai lebih dari 100 dolar AS per barel, namun kondisinya pada saat ini, harga minyak dunia malah berada di sekitar 50 dolar AS per barel.

Untuk itu, ujar dia, kondisi penurunan ekonomi global juga dapat dijadikan sebagai peluang guna membangun infrastruktur karena harga baja dan aspal juga dinilai lebih murah sebagai imbas dari turunnya harga minyak dunia.

Selain itu, Jusuf Kalla juga mengingatkan bahwa saat ini biaya sewa alat berat juga banyak yang memberikan potongan harga karena banyaknya alat besar yang menganggur akibat rendahnya harga sejumlah komoditas dari sektor pertambangan.

Sebagaimana diberitakan, harga minyak sedikit lebih rendah dalam perdagangan hati-hati di Asia pada Jumat (4/9/2015) karena investor menunggu pengumuman laporan ketenagakerjaan AS untuk Agustus yang bisa menentukan jadwal Bank Sentral AS atau Federal Reserve menaikkan suku bunganya.

Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Oktober turun 55 sen menjadi 46,20 dolar AS per barel, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober melemah 62 sen menjadi 50,06 dolar AS di perdagangan sore.

"Dengan Federal Reserve secara cermat memantau angka tenaga kerja untuk mengukur kekuatan ekonomi, data penggajian non pertanian AS akan menjadi penting," kata Daniel Ang, analis investasi pada Phillip Futures di Singapura.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pengusaha lebih mengoptimalkan peluang di daerah guna mengatasi kelesuan ekonomi nasional sebagai dampak kondisi finansial global.

"Mengingat kewenangan perizinan berada di tangan pemerintah daerah, maka Kadin daerah perlu memikirkan efektivitas proyek-proyek yang tidak terintegrasi," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto.

Menurut dia, mengacu kepada keadaan ekonomi yang lesu serta kebutuhan sektor riil guna tetap bertahan maka kepengurusan Kadin daerah di seluruh wilayah dinilai juga akan menghadapi tantangan yang tidak ringan.

Sejalan dengan kebutuhan untuk mengatasi masalah perekonomian, lanjutnya, dunia usaha di daerah harus mampu meraih berbagai peluang yang terbuka, terutama menyusul adanya kebijakan pembangunan prasarana pertanian, perikanan, industri kreatif dan pariwisata. "Peluang investasi dan peluang usaha akan terbuka lebih luas bagi dunia usaha di daerah," katanya.

Ketum Kadin juga mengingatkan bahwa pembangunan berbasis potensi di daerah serta pembangunan yang dimulai dari daerah pinggir sebagaimana dicanangkan oleh Presiden memerlukan integrasi perencanaan proyek-proyek di daerah.

Ia menyayangkan bahwa hingga saat ini dinilai sejumlah perencanaan proyek-proyek dari pemerintah pusat masih tersebar di berbagai kementerian tanpa ada proses integrasi.

"Tanpa integrasi perencanaan maka pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan industri kreatif di daerah tidak akan menciptakan dampak yang langsung mendorong perekonomian daerah," katanya. (Ant)