Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Menteri Basuki Dorong Perumahan Fabrikasi di Perbatasan

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong dibangunnya perumahan khusus di perbatasan dengan menggunakan modul hasil fabrikasi.

"Saya kira perlu modul untuk perumahan khusus di perbatasan, dilakukan dengan rumah hasil fabrikasi," kata Basuki Hadimuljono dalam rilis Komunikasi Publik Kementerian PUPR di Jakarta, Jumat (4/9/2015).

Dengan demikian, menurut Basuki, berarti di lokasi perumahan seperti rumah untuk TNI dan Polri yang bakal dibangun di kawasan perbatasan tersebut tinggal di pasang modul tersebut. Hal tersebut, ujar Basuki, sejalan dengan arahan dari Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya yang meminta agar sektor perumahan dilaksanakan secara industri tidak hanya dengan cara-cara konvensional.

"Untuk bisa cepat itu industri konstruksi jadi kayak rumah tidak bisa kita bikin rumah seperti biasanya harus dengan standarisasi, pabrikan industri baru bisa cepat, ini memang saya sudah bilang dengan dirjen penyediaan rumah," katanya.

Selain sektor perumahan, Menteri PUPR juga mengatakan dirinya sudah memesan jembatan gantung hasil fabrikasi, yang merupakan hasil penelitian dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian PUPR.

Sebagaimana diberitakan, data yang lengkap dan akurat dari pemerintah daerah mengenai kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di daerahnya masing-masing merupakan hal penting bagi keberhasilan program sejuta rumah.

"Yang tahu berapa kebutuhan rumah masyarakat di daerah ya Pemda. Jadi Pemda sudah harus memiliki data kebutuhan rumahnya baik lokasi dan jumlahnya," kata Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanuddin.

Menurut Syarif Burhanuddin, hal tersebut penting agar program pembangunan perumahan dapat berjalan dengan baik di seluruh Indonesia. Selain itu, ujar dia, pemda juga perlu mengalokasi dana perumahan dalam APBD sehingga ada pembagian antara pemerintah pusat dan daerah.

"Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah berupaya mendorong program pembangunan perumahan bagi masyarakat melalui program sejuta rumah," tuturnya.

Untuk itu, ia juga meminta adanya peran aktif pemda dalam pelaksanaan program tersebut di lapangan. (Ant)

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: