Projo Jokowi Tak Terima atas Pernyataan Gubernur BI

WE Online, Jakarta- Pernyataan Gubernur BI Agus Martowardoyo, yang menuding Presiden Joko Widodo sedang mencari popularitas dengan menurunkan harga BBM, langsung dikritik keras oleh DPP Pro-Jokowi (Projo), organisasi pendukung garis keras Jokowi-JK. 

"Ini sudah di luar kepatutan dan sangat tidak etis. Gubernur BI itu bagian dari pemerintah atau oposisi?" ujar Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie Setiadi, Sabtu (3/10/2015).

Ditegaskan Budi Arie, komentar Agus Marto sebagai Gubernur BI sama sekali tak etis. Karena kebijakan apapun soal kenaikan harga BBM dari presiden adalah merupakan kewenangan penuh presiden sebagai pemimpin negara yang dipilih secara demokratis. Karena itulah, Budi menegaskan pihaknya setuju bila Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu Bank Indonesia yang menyaratkan Gubernur BI tunduk kepada Presiden sebagai Kepala Negara. Perppu itu mengganti pasal soal Gubernur BI dipilih DPR dan menjabat selama 5 tahun. 

"Misalnya diganti dengan, 'karena Gubernur BI gagal menjalankan tugas tidak bisa menjaga stabilitas nilai rupiah, maka Gubernur BI bisa diganti'. Caranya melalui Perppu ini. Pasal soal Independensi BI dihapus dan dirubah lebih dulu menjadi bahwa BI harus memperhatikan aspek pembangunan ekonomi nasional yang menjadi tujuan pembangunan yang diprogramkan oleh pemerintah," jelas Budi. Selain itu, DPP Projo juga mendukung audit BPK atas pengelolaan kebijakan moneter BI dalam penggunaan cadangan devisa negara untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. "Soalnya sampai sekarang BI gagal melaksanakan tugas. Rupiah melorot terus. Ini gagalnya BI," pungkas Budi.