Banten Harus Perkuat Sektor Riil Sebelum Dirikan Bank

WE Online, Serang - Pemerintah Provinsi Banten terlebih dahulu harus menguatkan sektor riil seperti UMKM dan koperasi sebelum melakukan pengembangan sektor keuangan dengan membentuk atau mendirikan Bank Banten.

"Jangan dulu bicara bank jika sektor riil belum kuat dan belum berkembangn dengan baik. Kita harus lihat dulu apakan BUMD-nya berkembang dengan baik tidak. Kalau sektor riil sudah baik baru berbicara mendirikan bank," kata pengamat ekonomi dan perbankan Ichsanudin Noorsy dalam diskusi publik refleksi HUT ke-15 Provinsi Banten "Pembentukan Bank Banten Antara Harapan dan Realitas" di Kota Serang, Minggu (4/10/2015).

Ia mengatakan, jangankan di daerah yang UMKM dan BUMD-nya belum berkembangan baik, di beberapa daerah seperti DKI Jakarta yang BUMD-nya berkembang baik, namun bank yang didirikan di daerah tersebut tidak berkembang.

"Kalau di daerah ingin menguatkan sektor keuangan, kuatkan dulu sektor riil-nya," kata Ichsanudin.

Sebab, kata dia, masuk dalam bisnis perbankan harus benar-benar dilakukan kajian dan studi kelayakan dengan baik, karena menyangkut soal bisnis atau korporasi yang perlu diperhitungkan dengan matang. Belum lagi mendirikan bank itu membutuhkan modal yang tidak sedikit.

"Kalaupun akan membeli bank yang sudah jadi, modal yang dimiki itu harus tiga sampai empat kali lipat nilai buku bank yang dijual tersebut. Jadi kalau modal Pemprov Banten hanya Rp900 miliar saat ini, berarti bank yang akan dibeli modalnya sekitar Rp300 miliar. Pertanyaanya, apa ada sekarang ini bank yang nilai buku-nya Rp300 miliar?" katanya.

Namun demikian, kata dia, bukannya tidak setuju dan setuju mendirikan Bank Banten, bisa saja Pemprov Banten mendirikan bank dengan catatan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat yang religius serta melihat kondisi ekonomi yang ada di daerah ini.

"Saya setuju Banten memiliki bank sendiri, namun tentunya yang menyejahterakan masyarakat," kata Ichsanudin Noorsy dalam diskusi yang digagas Forum Peduli Banten (FPB) tersebut.

Sementara 'Keynote Speaker' dalam diskusi tersebut Taufiqurahman Ruki mengatakan, tidak mudah dalam mendirikan sebuah bank karena dibutuhkan modal yang cukup besar. Apalagi bank adalah sebuah usaha yang regulasinya sangat ketat, baik SDM, infrastruktur serta manajemen yang harus benar-benar profesional, kemudian produknya diatur OJK.

"Jangan membuat bank karena sekadar gengsi dan alasan politis. Gunakan pertimbangan-pertimbangan ekonomi dan kemanfaatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Banten," kata Plt Ketua KPK Taufiqurahman Ruki yang juga salah seorang tokoh masyarakat Banten.

Pembicara lain dalam diskusi tersebut perwakilan dari Bank Jabar Banten (Bjb), perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sekda Kota Tangerang serta perwakilan PT Banten Global Development (BGD) perusahaan daerah yang dipercaya oleh Pemprov Banten untuk membentuk Bank Banten.

Sekda Banten Ranta Suharta mengatakan, pendirian Bank Banten dinilai penting mengingat kondisi pertumbuhan ekonomi di daerah ini sudah cukup besar, dengan jumlah APBD yang ada di provinsi, termasuk kabupaten/kota setempat saat ini lebih dari Rp20 triliun.

"Pertumbuhan ekonomi di Banten sudah besar, industri sudah banyak serta APBD yang ada lebih dari Rp20 triliun. Jadi saya kira pendirian bank Banten dibutuhkan," kata Ranta Suharta. (Ant)