Pendalaman Struktur Ekonomi Indonesia Harus Jadi Prioritas

Warta Ekonomi -

WE Online, Batam - Struktur perekonomian Indonesia selama ini tidak cukup kuat sehingga ketika nilai rupiah mengalami pelemahan, perekonomian Indonesia mudah tergoncang.

Hal itu disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman dalam dialog tokoh masyarakat dan kader bersama Presiden PKS di Hotel Harmoni One, Batam, Kepulauan Riau, Jumat (2/10/2015) malam.

"Sekarang dolar hampir mencapai Rp 15 ribu. Menurut simulasi Bank Indonesia, kita krisis. Ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi siapapun yang menjadi Presiden RI. Pendalaman struktur ekonomi harus menjadi prioritas," ujarnya.

Mantan Wakil Ketua DPR ini menambahkan tantangan jangka pendek ekonomi Indonesia yang paling terasa saat ini adalah perlambatan ekonomi. Hal ini juga disebabkan oleh perlambatan ekonomi di tingkat global.

"Ekonomi Amerika, Tiongkok, dan Eropa juga melambat. Kenapa berimbas ke Indonesia? Karena negara-negara itu adalah tujuan ekspor kita. Tujuan ekspor kita tak berubah, Jepang, Tiongkok, Amerika. Hal yang paling krusial adalah struktur ekonomi kita juga bermasalah," paparnya.

Menurutnya, jika tidak ada pendalaman struktur industri, Batam pun akan mengalami hal yang sama. Akan banyak turunan-turunan dari pelemahan struktur ekonomi ini, di antaranya pengangguran dan kemiskinan.

"Kemiskinan bertambah karena perlambatan ekonomi. Dengan kenaikan BBM, yang hampir miskin jadi miskin," imbuhnya.

Saat ini, lanjutnya, Indonesia masih menikmati pertumbuhan ekonomi yang lumayan. Namun, kondisi ekonomi yang disebut lumayan itu masih terdapat gap antara yang kaya dan miskin. "Jarak antara kaya dan miskin makin menganga. Rasio gini sudah 4,2. Hal ini akan menjadi bom waktu jika tidak diatasi segera. Lampu kuning akan jadi lampu merah," tegasnya.

Selain itu, dirinya juga mengatakan dunia saat sekarang ini sedang mengalami tiga persoalan, yakni krisis makanan, energi, dan air.

"Tiga persoalan ini tantangannya sangat besar. Siapa pun yang menjadi Presiden (Indonesia, red) harus bisa menjawab tantangan ini. Pak Jokowi sebagai presiden dalam jangka pendek harus bisa mengatasi hal ini," katanya.

Apalagi, menurut dia, masyarakat Indonesia juga sudah tidak memiliki daya beli yang luar biasa. Untuk itu, pemerintah harus mengelola APBN dengan baik. Begitu juga daerah harus mengelola APBD dengan baik.

"Duitnya ada, tapi penyerapan kecil. Mudah-mudahan pemerintah pusat dan daerah mampu mengelola APBN dan APBD dengan baik," tambahnya.