Jokowi Diminta Lebih Aktif Kawal Agenda TNI

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Presiden Jokowi harus lebih aktif mengawal agenda kebijakan TNI khususnya dalam hal menstrategikan model kepemimpinan dan mengelola beragam kebijakan strategis militer Indonesia.

"Ketidakaktifan presiden ini sedikit banyak dipengaruhi oleh ketiadaan latar belakang presiden dalam mengelola organisasi TNI," kata Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (5/10/2015).

Menurut Haris Azhar, peran Presiden Jokowi yang dinilai masih sangat minim itu berbanding terbalik dengan upayanya dalam menyelesaikan persoalan ketegangan antara Polri versus KPK.

Koordinator Kontras memaparkan, Presiden Joko Widodo telah memberikan keleluasaan penuh dengan memperluas cakupan komando teritorial (Koter) menjadi 13 Komando Daerah Militer (Kodam) baru di seluruh Indonesia. "Perluasan pos militer ini kemudian akan berimplikasi dengan beberapa agenda nasional, misalnya Pemilu Kepala Daerah," katanya.

Haris juga menyorot dilema akuntabilitas dalam tubuh TNI. UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer adalah satu-satunya alat uji akuntabilitas yang kerap dijadikan dalih mangkirnya aparat TNI dalam sejumlah tindak pidana maupun pelanggaran HAM.

Kontras juga ingin mengkritisi komentar-komentar yang tidak tepat terkait dengan penolakan rencana kewajiban negara untuk mengakui kesalahan pada masa lalu melalui ruang pengungkapan kebenaran dan keadilan atas pelanggaran-pelanggaran HAM yang berat.

"Merevisi UU Peradilan Militer adalah salah satu kunci untuk mengatasi rivalitas antara TNI dan Polri dalam ruang penegakan hukum, termasuk tunduk pada sejumlah standar HAM internasional yang menjamin perlindungan warga sipil idealnya ko-eksis dengan kewajiban negara menjamin rasa aman," ujarnya.

Menurut dia, pada masa yang akan datang TNI sebagai pemangku mandat pertahanan negara akan memiliki banyak tantangan dalam mempertahankan profesionalisme institusi.

Di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa TNI harus menempatkan diri sebagai perekat kemajemukan dan menjaga persatuan Indonesia, yang disampaikannya dalam pidato pada HUT ke 70 TNI di Cilegon, Banten, Senin.

"Sebagai Tentara Nasional, TNI tidak boleh tersekat-sekat dalam kotak suku, agama dan golongan. TNI adalah satu, yang bisa berdiri tegak di atas semua golongan, mengatasi kepentingan pribadi dan kelompok, yang mempersatukan ras, suku, dan agama dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan," ujar Presiden Jokowi dalam pidatonya.

Presiden juga menegaskan bahwa bersama-sama rakyat, TNI harus terus menjaga Bhinneka Tunggal Ika karena hanya dengan itu, Indonesia bisa menjadi bangsa majemuk yang kuat dan solid. (Ant)