Permasalahan Rupiah Berimplikasi Luas pada Sektor Properti

WE Online, Jakarta - Konsultan properti Colliers International menyatakan isu utama yang dihadapi sektor properti pada saat ini adalah terkait dengan melemahnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Permasalahan nilai tukar rupiah itu berimplikasi luas kepada sektor properti dalam negeri," kata Associate Director Colliers International Ferry Salanto dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (6/10/2015).

Apalagi, ujar dia, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan regulasi terkait kewajiban transaksi dalam mata uang rupiah. "Tidak hanya berdampak kepada penerapan tarif sewa atau harga jual tetapi juga berimplikasi investasi properti secara keseluruhan," katanya.

Ia juga menyebutkan bahwa dalam situasi ekonomi saat ini terutama dari sisi pasokan ada beberapa gedung perkantoran di wilayah Jakarta yang merevisi waktu perampungannya. Dengan demikian, ujar Ferry, kondisi sektor perkantoran pada tahun 2015 ini akan tetap melemah.

Dia juga mengingatkan bahwa Bank Dunia baru-baru ini merilis pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang selama ini di atas lima persen, pada kuartal terakhir berada di bawah lima persen.

Sebelumnya, masalah di sektor perumahan dengan masih banyaknya penduduk yang tidak memiliki rumah sendiri dinilai terkait dengan daya beli masyarakat yang tidak memadai dalam menjangkau harga perumahan yang ada di berbagai daerah.

"Masalah yang mendasar di perumahan saat ini adalah 'housing affordability' (keterjangkauan harga perumahan)," kata Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus.

Maurin mengungkapkan, dari hasil kajian Bank Dunia, ditemukan bahwa hanya sekitar 20 persen penduduk di perkotaan yang dapat menjangkau harga rumah di pasaran. Sedangkan sebanyak 40 persen rumah tangga yang ada di berbagai daerah di Indonesia, menurut kajian yang sama juga tidak dapat menjangkau rumah dengan harga dasar.

Untuk itu, ujar dia, telah menjadi kewajiban dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah guna mewujudkan hak warga negara atas standar hidup yang layak, termasuk kebutuhan akan perumahan.

Sejumlah program yang telah digulirkan pemerintah untuk tahun 2015 antara lain adalah Kredit Pemilikan Rumah dengan menggunakan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) sebesar Rp9,2 triliun, Selisih Suku Bunga (SSB) sebesar Rp2 triliun, dan Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar Rp1,2 triliun.

Anggaran ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan tahun berjalan, tahun 2015 yang hanya sebesar Rp5,1 triliun. "Walaupun anggaran ini telah habis terserap per Juli 2015, namun hingga akhir tahun, pemerintah masih menyediakan SSB untuk 300 ribu unit rumah," kata dia Sigit Pinardi. (Ant)