Komisi III: Polri Paling Bertanggung Jawab atas Tewasnya Salim Kancil

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Akbar Faizal menyatakan komisinya akan memanggil Kapolri Badrodin Haiti di DPR dalam waktu dekat menyusul hasil investigasi di lapangan yang telah dilakukan Komisi III di Lumajang. Akbar menyebut Polri paling bertanggung jawab atas tewasnya Salim Kancil dan terlukanya Tosan.

"Aparat Polsek Irisan, Lumajang, Jawa Timur, tidak mengindahkan permintaan perlindungan pada 10 September dari sejumlah warga Desa Selok Awar-awar atas ancaman dan intimidasi dari kepala desanya, Haryono, beserta 12 kaki tangannya. Dari hasil investigasi kami, salah satu rekomendasinya adalah memanggil Kapolri untuk menanyainya perihal pembiaran yang dilakukan oleh polres setempat," kata Akbar saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Politisi Partai Nasdem itu melanjutkan ada pembiaran dari dua instansi terkait kekerasan yang berujung pada pembunuhan tersebut. Pertama, pembiaran oleh pemerintah daerah di mana penambangan tanpa izin yang dilakukan oleh Haryono dan 12 antek-anteknya didiamkan saja. Padahal, menurutnya, lahan seluas kurang lebih 824 hektar yang dimiliki oleh PT IMMS tersebut tidak memiliki izin eksplorasi.

"Kedua, ada pembiaran oleh aparat kepolisian setempat terhadap segala bentuk penganiayaan dan intimidasi oleh para pelaku yang telah berlangsung beberapa bulan sebelumnya. Bagi Akbar, jika saja polsek setempat responsif terhadap pengaduan masyarakat yang meminta perlindungan, tidak akan terjadi penganiayaan yang berujung tewasnya Salim Tosan pada 29 September 2015 itu," tuturnya.

Dia melanjutkan bahwa sejak kasus tewasnya aktivis tambang Kancil Salim muncul ke permukaan. Ia mengaku dirinya menerima banyak SMS dan telepon dari berbagai daerah yang mengalami hal yang serupa. Oleh karenanya, tugas Komisi III selanjutnya adalah menginventarisir seluruh area penambangan ilegal yang mempunyai potensi konflik yang tinggi.

Ia menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan anggota Komisi III lainnya dalam waktu terdekat bersafari berkeliling untuk mengecek validitas konflik pertambangan yang dialami masyarakat.

"Saya telah menerima banyak pesan, telepon, dan WA dari berbagai daerah seperti dari Banten, Bogor, dan daerah lainnya yang mengalami hal yang serupa," jelasnya.