Tugas Satgas IUU Ditambah Akan Jadi Masalah

WE Online, Jakarta - Aktivis Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi, Ray Rangkuti, mengatakan persoalan pencegahan atau pemberantasan illegal fishing bukan melalui penambahan wewenang satgas IUU.

"Percuma saja. Saya jamin tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada karena semua ini hanya dapat diselesaikan lewat political will pemerintah itu sendiri. Sudah ada Bakamla, TNI, Polair, jelas pembentukan badan tersebut jadi tumpang tindih dan menimbulkan masalah baru," kata Ray di Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Dirinya mencontohkan institusi kepolisian yang diawasi berbagai badan dan lembaga independen. "Toh, tidak efektif kan? Jangan buang anggaran dengan sesuatu yang jelas terlihat sia-sia," tuturnya.

Menurutnya, fungsi penindakan sejatinya ada di penegak hukum di mana wewenang KKP itu hanya sebatas kelengkapan bukti dan administrasi saja.

"Jangan melebihi wewenang yang sudah diberikan UU. Toh, Satgas IUU kemarin juga masih sering kecolongan banyaknya kapal asing mencuri ikan, jangan tergesa-gesa ditambahi wewenang. Nanti malah jadi penyalahgunaan wewenang dan menimbulkan masalah baru. Yang pusing presiden juga nantinya. Kajian harus benar-benar diteliti jangan asal terima langsung minta dibuat perpres," pungkasnya.