Pemerintah Harus Perhatikan Kualitas SDM Sektor Maritim

WE Online, Semarang - Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI) menyatakan Pemerintah harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor maritim.

"Sebetulnya ironi, kita ini bangsa pelaut tetapi kalau lihat kemiskinan justru terjadi pada orang-orang yang berada di pesisir, termasuk orang-orang yang kerja di laut," kata Ketua Umum FSPMI Moh Jumhur Hidayat di sela pelantikan Pimpinan Cabang FSPMI Pelabuhan Tanjung Emas Semarang di Hotel Gracia Semarang, Kamis (8/10/2015).

Menurut dia, hingga saat ini banyak buruh di pelabuhan termasuk tenaga operasional yang menjalankan mesin-mesin di pelabuhan masih hidup pas-pasan. Kondisi tersebut tidak sesuai dengan nilai transaksi yang masuk maupun keluar melalui pelabuhan. Menurutnya, nilai transaksi bongkar muat melalui pelabuhan di seluruh Indonesia mencapai Rp5.000 triliun/tahun.

"Tidak masuk akal ketika orang yang bekerja di gerbang bongkar muat itu justru hidupnya pas-pasan," katanya.

Pihaknya berharap, ide Pemerintah untuk membangun poros maritim Indonesia bukan hanya membangun infrastruktur yang sifatnya fisik tetapi juga membangun SDM.

"Artinya orang-orang yang berada di pesisir atau pelabuhan, ini yang menjadi salah satu tugas kita. Kami mendesak Pemerintah untuk memperhatikan itu, SDM maritim masih jauh tertinggal," katanya.

Pihaknya berharap, langkah tersebut tidak hanya dilakukan untuk SDM yang bekerja di pelabuhan-pelabuhan besar tetapi juga pelabuhan kecil yang jumlahnya di Indonesia mencapai lebih dari 1.000 pelabuhan.

"SDM ini bagian dari organisasi kita. Pelatihan-pelatihan dan sertifikasi penting dilakukan, dalam hal ini Pemerintah harus jemput bola," katanya.

Pihaknya menilai, hingga saat ini seritifikasi SDM untuk sektor maritim masih berantakan. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah memiliki standar.

"Agar kita dihormati sebagai negara maritim, jenjang karir yang jelas agar diakui oleh internasional," katanya.

Sementara itu, diakuinya kondisi saat ini tidak lebih baik dari 20-30 tahun lalu. Menurutnya, pada saat itu dibentuk Yayasan Usaha Karya (YUKA), salah satu tugasnya adalah mengelola wadah bagi tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan.

"YUKA itu ada pendidikan dan pelatihan, sejak itu dibubarkan pada tahun 1985 dan diganti dengan koperasi PKBM (penyelenggaraan dan pengusahaan bongkar muat) peran Pemerintah dalam memberikan fasilitas menjadi berkurang," katanya. (Ant)