Kebijakan Ekonomi Harus Bisa Gairahkan Daya Beli Masyarakat

Warta Ekonomi -

WE Online, Kupang - Pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Dr Thomas Ola Langoday mengatakan paket kebijakan ekonomi III harus mendorong daya beli masyarakat melalui program padat karya dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM).

"Pemerintah harus fokus pada sektor padat karya dan UKM karena menyerap begitu banyak tenaga kerja. Dengan demikian, secara otomatis akan menggairahkan daya beli masyarakat di desa-desa," katanya di Kupang, Kamis (8/10/2015).

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang mengemukakan pandangannya tersebut ketika ditanya soal paket kebijakan ekonomi pemerintahan dan Bank Indonesia (BI) dan dampaknya terhadap upaya memperbaiki fundamental ekonomi dalam negeri.

Ia mengatakan paket ekonomi tahap tiga, yang antara lain menurunkan harga solar, gas dan listrik, tak cukup efektif untuk meningkatkan daya beli masayarakat, karena yang disasar adalah produsen.

"Untuk sektor industri menengah ke atas, paket ketiga ini baik, namun untuk kalangan menangah ke bawah terutama rakyat di wilayah perdesaan, paket ini belum efektif untuk menggairahkan daya beli masyarakat," ujarnya.

Menurut dia, program padat karya ini sangat penting, karena sistem dan mekanismenya jelas dan terukur dan bersentuhan langung dengan penduduk miskin dalam jangka pendek, seperti pembangunan transmisi hingga ke pelosok-pelosok yang tentunya akan membutuhkan banyak tenaga kerja.

"Pembangunan transmisi ini masuk kategori padat karya. Kenapa padat karya, karena pembangunannya di daerah pegunungan sehingga membutuhkan tenaga kerja setempat untuk memobilisasi peralatan sampai ke gunung-gunung," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, paket kebijakan ekonomi yang fokus untuk membenahi investment dan mendorong ekspor juga diharapkan dapat menjadi stimulus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dia menyebut nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan pada triwulan I 2015. Sedangkan penanaman modal asing (PMA) turun dibanding periode yang sama tahun 2015.

Pada kuartal I tahun 2015, kata dia, investasi PMDN menyentuh angka Rp17,45 triliun atau meningkat 57,01 persen, dibanding periode yang sama tahun 2014. Sementara PMA senilai 2,87 miliar dolar AS. Angka tersebut, turun 17,92 persen ketimbang periode sama tahun berjalan.

Sementara nilai investasi di Nusa Tenggara Timur hingga September 2015, menurut data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) NTT sudah mencapai Rp1,6 triliun dari target nasional sebesar Rp7 triliun.

"Investasi tersebut belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat secara rill, yang terlihat dari masih tingginya tingkat pengangguran di daerah berbasis kepulauan ini," kata Langoday. (Ant)