Pemerintah Perlu Pertimbangkan Ulang Pembangunan Kereta Cepat

WE Online, Bandarlampung - Pengamat kebijakan publik dari Lampung IB Ilham Malik mengingatkan pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan ulang pembangunan jalur kereta api cepat Jakarta-Bandung dengan menggunakan skema yang ditawarkan oleh Tiongkok.

Padahal Tiongkok, menurut pengamat yang juga doctoral student di Kitakyushu University Jepang, dalam penjelasan diterima di Bandarlampung, Kamis (8/10/2015), menawarkan investasi hanya 40 persen dari total biaya pembangunan.

Sementara Jepang menawarkan 75 persen dari total biaya investasi, kata Divisi Riset dan Teknologi PPI Kitakyushu, Jepang yang dosen Teknik Sipil Universitas Bandarlampung (UBL) itu lagi.

Penulis buku "Kebijakan Transportasi, Dinamika Dalam Pembangunan Daerah dan Perkotaan", dan "Membangun Lampung Tanpa Koma" itu, menilai bahwa Jakarta-Bandung adalah jalur gemuk yang sudah terlalu banyak pemainnya yang akan menyebabkan KA cepat tidak akan menjadi pilihan strategis bagi masyarakat.

"Bahkan, jangan-jangan nantinya KA cepat ini hanya akan menarik dari sisi wisata kereta api saja," ujarnya pula.

Menurut dia, pada saat ini, mobilitas masyarakat di jalur Jakarta-Bandung sudah dilayani oleh pesawat terbang, kereta api, travel, bus antarkota, dan kendaraan pribadi.

Lagi pula, ujar dia, pada saat ini, dari total penggunaan kendaraan untuk komuter Jakarta-Bandung sama sekali tidak ada yang melebihi kapasitas.

"Lihat saja kereta api, yang sering mengalami keterlambatan, menunjukkan bahwa sebenarnya suplai penumpang kereta api tidak besar sehingga tidak menjadi perhatian manajemen PT KAI. Yang berkembang pesat saat ini adalah travel karena memiliki mobilitas tinggi dan fleksibilitas dalam waktu dan tempat. Dan hal ini yang tidak dimiliki oleh kereta api. Terlebih lagi bagi kereta api cepat," kata Ilham pula.

Dia menegaskan bahwa ketika Indonesia membangun kereta api cepat, maka dibutuhkan penyediaan interkoneksi dengan angkutan umum lainnya agar dapat saling menyuplai penumpang.

Jika mengandalkan penumpang yang bersumber dari kendaraan pribadi, maka kereta api cepat ini tidak akan bisa berkembang. Bahkan menurut dia, bisa jadi mati.

Keberadaan KA cepat juga tidak akan membuat kawasan sepanjang jalur kereta api cepat menjadi naik nilainya karena aksesibilitas kegiatan sepanjang jalur kereta api cepat tidak banyak.

Bahkan, katanya lagi, lebih sedikit dari jalur kereta api biasa, sehingga jika dikatakan bahwa kereta api cepat ini memberikan dampak ekonomi besar bagi kawasan dan bagi daerah destinasinya, tentu saja hal ini sulit untuk bisa diterima secara ilmiah.

"Saya yakin bahwa jatuhnya pilihan pada Tiongkok ini ada kepentingan politisnya. Jika pembangunan infrastruktur selalu saja dikaitkan dengan kepentingan politik, maka hingga kapan pun Indonesia tidak akan memiliki infrastruktur transportasi yang handal dan fungsional," kata Ilham.

KA cepat Jakarta-Bandung ini, menurut dia, bukanlah ide yang layak untuk diparesiasi. Apalagi jika dilakukan dengan pendekatan bisnis, sangat tidak akan layak.

Menurut dia, sudah saatnya pembangunan infrastruktur transportasi tidak mengutamakan kepentingan politik kekuasaan dan ekonomi sentralistis.

"Alangkah baiknya jika dilandasi untuk memberikan layanan yang maksimal bagi mobilitas penduduk Indonesia yang pada saat ini masih banyak tidak terakses oleh angkutan umum semacam angkutan pedesaan, angkutan sekolah dan bus kota," demikian Ilham Malik. (Ant)