Jokowi Ingin Pemberantasan Korupsi Tetap Jadi Prioritas

WE Online, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo ingin pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas terkait adanya usulan revisi UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami (pemerintah) ikut DPR saja, kalau DPR bilang ditunda ya bagus, yang terpenting Pak Presiden ingin pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas," kata Luhut setelah mengadakan jumpa pers terkait penanganan kabut asap di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin (12/10/2015).

Luhut juga menyatakan tidak ada upaya untuk melemahkan KPK sekali pun terkait adanya revisi UU KPK tersebut.

"Saya sudah berbicara dengan teman-teman di DPR bahwa spiritnya tidak seperti itu," kata Luhut yang juga pernah menjabat Kepala Staf Kepresiden dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo itu.

Revisi UU KPK sebenarnya masuk dalam Prolegnas 2016 untuk usulan insiatif pemerintah, namun saat ini diusulkan masuk menjadi RUU Prioritas Prolegnas 2015 dan menjadi inisiatif DPR yang diajukan oleh enam fraksi DPR yaitu Fraksi PDI-Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Golkar, PPP, Partai Hanura dan PKB.

Dalam jumpa pers tersebut, Luhut menyampaikan beberapa hal terkait penanganan kabut asap antara lain pemerintah saat ini fokus menggunakan "water bombing" untuk melakukan pemadaman api dan asap di berbagai daerah.

"Kami berharap upaya secara masif dari "water bombing" dapat mengurangi asap dan kemudian penggunaan "water bombing" itu kami juga kombinasikan dengan "chemical powder" yang bisa tembus ke bawah dan memadamkan api," katanya.

Selain itu, kata Luhut, untuk memantau titik-titik api dan juga membantu pesawat yang melakukan "water bombing" dikerahkan juga "drone-drone" dari TNI Angkatan Darat dan Dirgantara Republik Indonesia.

"Ini pertama kali kita memakai "drone" dan sangat membantu para petugas kita di lapangan. Di sisi lain, kami juga sudah meminta bantuan kepada beberapa negara antara lain Australia, Tiongkok, Malaysia, dan Singapura," kata Luhut.

Luhut juga menggarisbahawi semua operasi pemadaman yang dilakukan saat ini oleh pihak-pihak terkait sudah terkoordinasi dengan baik dan terukur dengan bagus.

Turut hadir pula dalam jumpa pers tersebut antara lain Kapolri Badrodin Haiti, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Situ Nurbaya Bakar, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, dan Wakil Kepala BNPB Tri Budiarto. (Ant)