Zulkifli Hasan: Indonesia Tak Perlu Pajak Rokok

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dengan tegas mengatakan bahwa rokok adalah haram dan negara Republik Indonesia bisa membangun tanpa adanya pajak rokok di Tanah Air.

"Tanpa pajak rokok pun kita bisa membangun," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin (12/10/2015).

Zulkifli mencontohkan Singapura yang melarang secara ketat peredaran rokok namun pendapatan negaranya tetap besar. Ketua MPR juga menyatakan bahwa merokok itu sama sekali tidak ada manfaatnya atau sia-sia. Selain itu, lanjutnya, dampak dari peredaran rokok secara bebas sebenarnya adalah merugikan kalangan masyarakat miskin di Tanah Air.

Hal tersebut karena orang miskin di berbagai daerah, menurut dia, dinilai paling banyak dalam mengonsumsi rokok.

Sebelumnya, Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengatakan kepentingan bisnis, termasuk industri rokok, telah membajak proses politik di eksekutif maupun legislatif baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat.

"Itu banyak terjadi, apalagi proses politik di Indonesia memang masih ditopang oleh bisnis," kata Ade Irawan dalam acara pengembangan kapasitas untuk tenaga ahli DPR di Jakarta, Senin (21/9/2015).

Khusus dalam isu pengendalian tembakau, Ade mengatakan industri rokok patut diduga terlibat, bahkan mengintervensi, dalam beberapa proses legislasi regulasi pengendalian tembakau sehingga tidak merugikan mereka.

Ade mencontohkan kasus batalnya pasal tentang nikotin sebagai zat adiktif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pencegahan Menteri Kesehatan untuk menandatangani Konvensi Kerangka Kerja untuk Pengendalian Tembakau (FCTC), hingga hilangnya ayat tentang tembakau sebagai zat adiktif dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Dalam melakukan intervensi terhadap proses politik, Ade mengatakan industri rokok cenderung melebih-lebihkan kepentingan mereka dengan memanipulasi opini publik. Selain itu, industri rokok juga berupaya mendiskreditkan temuan atau bukti ilmiah yang cenderung merugikan mereka, seperti misalnya, korelasi antara merokok dengan kesehatan dan lain-lain.

Ade mengatakan intervensi industri rokok terhadap proses politik bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. (Ant)