WE Online, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Kadin, Oesman Sapta Odang, menilai pernyataan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang mengkritik rencana perpanjangan kontrak karya PT Freeport merupakan tanda adanya ketidakpuasan bagi hasil antara Freeport dan rakyat Indonesia.
Kontras antara hasil yang didapat perusahaan asal Amerika Serikat itu dengan pembangunan di tanah Papua dinilainya menjadi indikatornya. Atas hal tersebut, Oesman melihat kritik Rizal dimaksudkan melihat kecenderungan kondisi ketimpangan tersebut.
"Contohnya, saya anjurkan Freeport bikin pabrik semen di sana. Paling cuma Rp500 miliar untuk membangun pabrik berkapasitas sesuai kebutuhan Papua. Toh, investasi total Freeport katanya USD 15 miliar. Rp500 miliar kan kecil. Itu kuncinya. Jadi, negosiasi lagi saja," kata Oesman di Jakarta, Senin (12/10/2015).
Wakil Ketua MPR itu menambahkan komitmen Freeport untuk membangun Papua sebenarnya menjadi salah satu kunci rakyat Indonesia tidak akan mempermasalahkan rencana kontrak baru perusahaan penghasil emas tersebut. Oesman pun berharap Freeport mau mengikuti keinginan pemerintah.
Sebelumnya, Rizal Ramli mengungkapkan adanya seorang oknum pejabat yang belum-belum sudah mendesakkan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia, padahal kontrak yang sekarang masih berlaku hingga 2021.
Menurut Rizal, paling cepat negosiasi kontrak karya Freeport baru bisa dilakukan pada 2019 dan baginya akan lebih baik kalau tidak ada perpanjangan. "Ada pejabat yang keblinger mau mempercepat renegosiasi itu," kata Rizal di Jakarta, Rabu (7/10/2015).
Rizal mengatakan berakhirnya kontrak Freeport akan memberi kesempatan besar bagi Indonesia untuk memperbaiki sejarah dan mengelola secara mandiri tambang di sana demi kepentingan rakyat.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
