Jumlah Pabrik Tekstil Terancam Tutup Terus Bertambah

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Investor tekstil dan sepatu yang sedang menghadapi permasalahan dalam kinerjanya, mulai memanfaatkan keberadaan Desk Khusus Investasi Sektor Tekstil dan Sepatu.

Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan pihaknya telah menerima tiga pengaduan baru dari investor sektor tekstil, terutama dari sektor hulu, bahan baku benang, dan kain.

"Kami akan memanggil ketiga perusahaan tersebut hari ini (Selasa, 13/10/2015) untuk mengetahui persoalan dan fasilitasi yang dapat diberikan agar mereka tidak sampai menutup usahanya," ujar Franky di Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Menurut Franky, dalam komunikasi awal dengan Desk Investasi, ketiga perusahaan tersebut menyebutkan persoalan yang dihadapi adalah ketidakmampuan mereka bersaing dengan produk impor yang membuat pasar domestik menjadi over supply. Akibatnya, banyak perusahaan yang menurunkan kapasitas produksinya.

"Dalam Paket Ekonomi Jilid III yang diumumkan minggu lalu, pemerintah sudah mengeluarkan stimulus yang dapat langsung menjawab kebutuhan industri, salah satunya penurunan tarif listrik dan diskon tarif sebesar 30% untuk pemakaian pukul 23.00-08.00 pagi. Kebijakan itu diharapkan dapat mengurangi beban industri padat karya. Tinggal Desk Khusus Investasi ini merumuskan fasilitasi yang diperlukan masing-masing perusahaan," jelas Franky.

Sebelumnya, Franky memaparkan adanya pengaduan dari 13 investor sektor tekstil existing yang sudah memasukkan pengaduan melalui asosiasi. Dia menambahkan bahwa dari jumlah 13 perusahaan tersebut, delapan perusahaan di antaranya disebut akan mengurangi volume produksinya dan lima perusahaan berencana untuk tutup.

Seperti diketahui, Desk Khusus Investasi Sektor Tekstil dan Sepatu dibentuk BKPM bersama kementerian terkait lainnya untuk membantu investor existing sehingga dapat mencegah PHK. Adapun, desk investasi ini terdiri dari BKPM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak dan Bea Cukai), dan kementerian terkait lainnya, serta didukung oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo).