Dalam Setahun Penyerapan Anggaran Kemenpupera Capai 45,07 Persen

WE Online, Jakarta - Dalam masa kerja satu tahun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan penyerapan anggaran kementerian yang dipimpinnya mencapai 45,07 persen atau Rp53,51 triliun.

Belanja anggaran tersebut tercatat untuk periode 27 Oktober 2014 hingga 12 Oktober 2015 dari total anggaran yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar Rp118,5 triliun. Ada pun realisasi fisik mencapai 51,42 persen.

"Progres sampai Senin Rp53,51 triliun. Kami masih optimistis target akhir Oktober 56,16 persen (rencana realisasi keuangan). Untuk November 73,11 persen dan Desember 93 persen. Kami akan melaporkan janji kami ini bisa dicapai," katanya dalam jumpa pers di Kantor Kementerian PUPR Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Menurut dia, pada 2015 ini pihaknya fokus untuk menyelesaikan proyek yang belum selesai pada 2014 serta melaksanakan pekerjaan baru sesuai program Kabinet Kerja.

Di awal Kabinet Kerja berjalan, kementerian itu telah menyelesaikan program pembangunan infrastruktur yang "mangkrak" atau terbengkalai sampai dengan 2014 yaitu tol Cikopo-Palimanan (Jawa Barat), jembatan Dr Ir Soekarno (Sulawesi Utara), jembatan Merah Putih (Maluku), bendungan Jatigede (Jawa Barat), bendungan Nipah (Jawa Timur), bendungan Bajulmati (Jawa Timur), penanganan Lumpur Lapindo (Jawa Timur) serta pembangunan jembatan Tayan (Kalimantan Barat).

Sementara itu, sejumlah kegiatan baru dalam rangka pemenuhan Nawacita 2015-2019 yakni pembangunan 13 bendungan, Sudetan Kanal Banjir Timur (DKI Jakarta), Program Sejuta Rumah, jalan tol Trans Jawa, tol Trans Sumatera, jalan dan Kawasan Perbatasan (Kalimantan, NTT, Papua), jembatan Holtekamp dan jembatan Teluk Kendari.

"Memang ada 'missed' 2 persen hingga 3 persen dibandingkan tahun sebelumnya, tapi kami yakin sampai akhir Desember bisa mencapai 93 persen," ujarnya.

Basuki juga menuturkan guna mencapai target tersebut, jajarannya yang berada di lapangan akan bekerja penuh waktu (full time) dengan skema bergiliran atau "shift". Hal itu dilakukan lantaran masalah pengadaan lahan masih menjadi salah kendala terbesar dalam pembangunan infrastruktur.

"Percepatan pekerjaan harus dikerjakan dalam tujuh hari, seminggu minimal dengan dua 'shift'," tuturnya. (Ant)