Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Indonesia Kekurangan 43.000 Penyuluh Pertanian

Warta Ekonomi -

WE Online, Jakarta - Ketua Komisi VI DPR RI Eddy Prabowo mengatakan pada saat ini Indonesia kekurangan sebanyak 43.000 penyuluh pertanian di seluruh pelosok daerah.

"Kekurangan kita sebanyak 43.000 penyuluh pertanian, bahkan 23.000 di antara penyuluh pertanian belum diangkat sebagai PNS," kata Eddy Prabowo dalam diskusi strategi subsidi pupuk di Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Kekurangan penyuluh ini menurutnya menyebabkan kurang meningkatnya produktivitas komoditas pertanian, karena tidak banyak petani daerah yang melakukan dengan benar.

"Bukan hanya teknis, tetapi alur distribusi harus paham, agar tidak tertipu oleh para tengkulak," katanya.

Selain itu, ia juga mengingatkan agar Badan Pangan Nasional segera dibentuk, guna membantu mengarahkan kebijakan pangan nasional.

Sementara itu, guna mendukung ketahanan pangan, kebijakan pupuk perlu diterapkan terkait pemilihan pupuk yang tepat bagi setiap daerah.

"Terkadang petani belum bisa memilih pupuk yang tepat, maka harus diarahkan, belum tentu yang anorganik itu baik," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pertanian akan memaksimalkan penggunaan pupuk organik sebagai komposisi utama dalam menyuburkan tanaman bagi petani-petani daerah di Indonesia yang telah banyak menggunakan pupuk anorganik.

"Pemakaian pupuk anorganik di berbagai daerah sering berlebihan, namun fungsi dari pupuk organik jarang dimaksimalkan, padahal kita punya banyak sampah organik di Indonesia," kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sumarjo Gatot Irianto.

Ia menjelaskan pengolahan pupuk organik sudah bagus, hanya saja petani sudah tergantung dan terbiasa dengan anorganik. "Kalau pupuk anorganik, itu bahan dasarnya kami masih banyak impor, dan subsidinya juga banyak, dengan organik kita bisa menghemat biaya subsidi," katanya.

Pemupukan berimbang merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivas dan produksi pertanian untuk mencapai kedaulatan pangan. Pada saat ini pemerintah berencana menyesuaikan kebijakan subsidi pupuk. Rencananya, mulai 2016, pemberian subsidi pupuk melalui mekanisme subsidi langsung tunai akan diluncurkan dalam skala proyek percontohan. (Ant)

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Cahyo Prayogo

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: